.webp)
Visi besar Indonesia Emas 2045 disebut masih menghadapi tantangan di berbagai sektor. Salah satunya yang paling mendasar adalah tidak meratanya kemampuan kognitif masyarakat untuk membangun lingkungan yang berdaya saing.
Pada metrik skor PISA (Programme for International Student Assessment) 2025, Indonesia menduduki peringkat ke 73 dari total 91 negara partisipan. Adapun PISA adalah program penilaian tingkat dunia yang mengukur kemampuan akademik siswa berusia 15 tahun.
"Di Indonesia, referensi pengelolaan aset negara sangat minim untuk SDM. Peringkat PISA Indonesia ke-70 sekian dari 91 negara," ungkap mantan Menter Perdagangan RI, Gita Wirjawan dalam HCM Talks di kampus SBM ITB, Rabu (23/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal kalau mau bicara masa keemasan, harus cari tahu apa yang perlu dilakukan untuk meraihnya," lanjutnya.
Skor terseut menjadi salah satu cermin ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Gita memaparkan, IQ rata-rata masyarakat Indonesia bahkan tidak naik terlalu jauh dari era awal kemerdekaan.
Padahal, ia mengatakan, pemerataan kemampuan kognitif yang baik dapat menjadi bekal kemajuan bangsa. Bila rata-rata IQ masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang merata, maka gerak menuju Indonesia Emas 2045 dapat lebih terjangkau.
"Sejak kemerdekaan, IQ kita tidak naik banyak. Obat utama terhadap narasi-narasi distortif seperti terjerat oligarki, kolonialisme dan lain-lain adalah distribusi kognitif," jelasnya.
"Kalau rata-rata IQ masyarakat Indonesia mencapai 100 sampai 110, niscaya kita akan melihat pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke," lanjutnya.
Sayangnya, ia mengatakan, hal ini belum tampak dapat terselesaikan dalam waktu dekat. Hingga saat ini, mayoritas kepala keluarga di Indonesia bahkan tidak mengenyam pendidikan tinggi.
Padahal, pendidikan orang tua turut berpengaruh terhadap kesempatan anak memperoleh pendidikan bermutu. Latar pendidikan yang baik dapat membantu orang tua menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan pendidikan anak.
"Statistiknya cukup menggelisahkan. 90 persen dari kepala rumah tangga di Indonesia tidak punya pendidikan tinggi. Sulit untuk berharap anak-anak muda dapat pendidikan bermutu di Indonesia," jelasnya.
Keterbatasan pendidikan orang tua, ia mengatakan, membuat sekolah menjadi sarana tumpuan untuk membuka wawasan generasi muda.
Sayangnya, masalah struktural seperti gaji guru yang tidak layak membuat tuntutan besar dalam mendidik generasi muda menjadi persoalan tersendiri.
"Jadi kita berharap pada guru untuk bisa menyuntikkan ambisi dan imajinasi pada anak. Tapi problemnya pun sangat struktural, yaitu gaji guru di Indonesia yang rata-rata hanya mencapai Rp2,8 juta per bulan," jelasnya.
Indonesia Emas 2045, ia mengatakan, baru akan terwujud setidaknya dalam dua dekade setelah Indonesia dapat menggaji guru dengan layak.
"Itu akan terjadi 20 tahun dari sejak kita bisa menggaji guru dengan Rp20-30 juta per bulan. Harus ada reformasi guru," ungkap Gita.
Menurut Gita, persoalan pendidikan dan kualitas SDM tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia mengingatkan agar Indonesia tidak hanya berbangga sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
"Jangan terlalu gegabah sebagai negara demokrasi terbesar di dunia hanya karena jumlah populasi dan kemampuan kita untuk demokratisasi pemungutan suara," katanya.
Menurutnya, demokrasi juga perlu dibuktikan melalui kemampuan negara dalam menyediakan barang publik (public goods) secara merata. Hal tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, peningkatan kemampuan kognitif, kesejahteraan, serta pembentukan nilai moral dan sosial masyarakat.
"Kita juga harus betul bisa tunjukkan kapasitas dan kegigihan untuk bisa demokratisasi public goods, termasuk IQ, pendidikan, kesejahteraan, nilai moral dan nilai sosial," pungkasnya.
