7 Pasar di Bandung Belum Bersertifikat, Ditarget Rampung Tahun Ini

Rifat Alhamidi - detikJabar
Kamis, 10 Sep 2026 20:30 WIB
Ilustrasi Pasar di Kota Bandung (Foto: Wisga Putra Julian)
Bandung -

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membeberkan kondisi pengelolaan pasar tradisional di wilayahnya. Ternyata, dari puluhan pasar tersebut, 7 di antaranya belum mengantongi sertifikat kepemilikan.

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung baru saja selesai mengurus sertifikat 52 aset milik daerah. Lima di antaranya adalah pasar yang telah disertifikatkan yaitu Pasar Cihapit, Gegerkalong, Balubur, Ciroyom dan Pasar Kiaracondong.

"Sedangkan pasar-pasar yang lainnya Cihaurgeulis, ITC Kebon Kalapa, Pasar Baru, Pasar Kosambi, Pasar Karapitan, Pasar Gedebage dan Pasar ee itu semuanya sedang dalam proses sertifikasi," kata Farhan, Kamis (10/9/2026).

"Jadi alhamdulillah 12 lahan ini akan segera mendapatkan sertifikat. Dengan demikian alas hak untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan pengembangan itu Alhamdulillah sudah kuat sekarang," tambahnya.

Beruntungnya, selama belum bersertifikat, sejumlah pasar itu tidak sedang bersengketa di pengadilan. Menurut Farhan, proses ini bisa membawa kejelasan bagi investor untuk mengelola pasar di Kota Bandung.

"Pasar Cihapit contohnya, itu enggak diurus. Ternyata tidak sesulit yang saya duga. Untungnya enggak ada yang menggugat sih," ucapnya.

Farhan menargetkan sejumlah pasar yang belum bersertifikat bisa rampung pada November 2026. Sebab dari hasil perhitungan sementara, Pasar Baru saja misalnya, membutuhkan biaya investasi hingga mencapai Rp 800 miliar.

"Khusus untuk Cihaurgeulis, saat ini kami sedang menyusun sebuah kesepakatan dengan para pedagang. Pasar Cihaurgelis ini adalah pasar korban korupsi di masa lalu, sehingga terbengkalai. Cihaurgeulis ini akan segera terbit, karena ternyata memang pada saat diberikan kepada pihak ketiga itu tidak ada sertifikatnya. Nah, sekarang akan segera terbit," katanya.

"Kemudian Pasar Baru kan sudah ada investornya, itu jalan. Nah, ini kita lagi melakukan negosiasi ulang. Karena kalau sampai hari ini, paling besar tetap Pasar Baru, Rp 800 miliar. Ini saya lagi berusaha mencari hitungannya di mana gitu. Nanti kemungkinan sih ada revisi," pungkasnya.



Simak Video "Video: Perubahan APBD Jawa Barat 2026: Uang Rakyat untuk Apa?"

(ral/dir)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork