.webp)
Krisis air bersih akibat musim kemarau 2026 di Kabupaten Ciamis dilaporkan lebih ekstrem dibandingkan kondisi tahun 2023. Indikasi ini terlihat dari meluasnya dampak kekeringan hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki cadangan air stabil.
Kepala Pelaksana BPBD Ciamis, Ani Supiani, mengungkapkan bahwa intensitas laporan kekeringan tahun ini meningkat signifikan. Sebaran wilayah terdampak pun kini merambah ke sejumlah kecamatan baru.
"Kalau dibandingkan dengan kemarau terparah 2023, kondisi sekarang sepertinya dilihat dari pendistribusian dan laporan kekeringan lebih banyak. Lebih banyak," kata Ani, Senin (7/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fenomena yang paling menonjol adalah munculnya laporan kekeringan dari Kecamatan Panjalu, tepatnya di Desa Sandingtaman. Hal ini menjadi perhatian serius lantaran Panjalu berada di kawasan kaki gunung yang memiliki Situ Lengkong serta sumber air melimpah.
"Lebih parah sekarang. Dan menyebar dari beberapa kecamatan," ujarnya.
Ani menegaskan bahwa krisis air di Panjalu merupakan kejadian perdana yang ditangani BPBD Ciamis.
"Contohnya Kecamatan Panjalu. Beberapa tahun lalu tidak pernah ada laporan, dan sekarang ada laporan masuk. Panjalu yang memiliki situ, memiliki banyak sumber air, tapi sekarang ada laporan kekeringan di Sandingtaman. Baru kali ini kekeringan. Laporannya dari Panjalu," ungkapnya.
Berdasarkan rekapitulasi data BPBD Ciamis hingga Minggu (6/9/2026), kekeringan telah melanda 19 kecamatan yang mencakup 34 desa dan 77 dusun. Sedikitnya 8.646 kepala keluarga (KK) kini kesulitan mengakses air bersih. Angka ini diprediksi masih akan bertambah karena pendistribusian dan pendataan di lapangan terus berjalan.
"Sampai hari Minggu kemarin, kekeringan ada di 34 desa, 77 dusun, 19 kecamatan, dengan jumlah 8.646 KK," katanya.
Ani menambahkan, data terbaru belum sepenuhnya masuk karena tim masih fokus melakukan penyaluran air di akhir pekan. "Hari Sabtu dan Minggu masih belum terekap semua karena kemarin baru kita mendistribusikan ke beberapa daerah. Hari ini juga masih ada pendistribusian," ujar Ani.
Hingga Sabtu lalu, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 911 ribu liter atau setara dengan 182 tangki. "Sampai dengan hari Sabtu, sekitar 911.000 liter atau kurang lebih 182 tangki," kata Ani.
Terkait pembiayaan, BPBD mengandalkan pergeseran anggaran APBD untuk penanganan darurat. Selain itu, bantuan mengalir dari sektor swasta, perbankan, komunitas, hingga sinergi TNI dan Polri.
"Untuk penyuplaian air, sementara sumber dananya masih dari APBD. Kita gunakan dari pergeseran anggaran atau efisiensi yang digeser untuk pendistribusian air dan penanganan bencana kekeringan," ujarnya.
"Selain itu ada juga dari CSR perusahaan, perbankan, swasta, komunitas, organisasi masyarakat, kepolisian, TNI, dan para relawan," sambungnya.
Kendala utama di lapangan adalah biaya operasional untuk menjangkau lokasi yang jauh dari sumber air, seperti wilayah Banjaranyar, Panjalu, dan Panawangan. "Airnya memang gratis dari PDAM, tetapi kita tetap ada biaya operasional untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Yang cukup jauh itu Banjaranyar, Panjalu, dan Panawangan," katanya.
Dukungan armada juga datang dari berbagai instansi seperti PDAM, BBWS, PMI, Samsat, hingga organisasi relawan seperti MDMC dan 234 SC. "Alhamdulillah banyak yang ikut membantu. Ada dari PDAM, BBWS, PMI, Samsat, kemudian dari Jogja Ciamis juga ikut membantu. Ada MDMC, 234 SC, dan banyak relawan," ucap Ani.
Di sisi lain, BPBD Ciamis menyoroti kerusakan lingkungan sebagai pemicu krisis air yang kian parah. Ani mengingatkan warga untuk menghentikan aktivitas yang merusak hutan dan sumber air. Hasil pantauan menunjukkan adanya lahan gundul akibat penebangan liar, bahkan ditemukan pembukaan lahan pada kemiringan ekstrem 45 derajat.
"Untuk warga, tolong jagalah alam kita. Jangan sampai dirusak," kata Ani.
"Karena ada beberapa titik yang mengalami gundul, mungkin karena ditebang oleh oknum warga atau siapa pun. Ada juga pembukaan lahan di kemiringan 45 derajat dan itu sudah ditutup," ujarnya.
Ani memperingatkan bahwa kerusakan alam di hulu tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga mengancam keselamatan warga saat musim hujan tiba.
"Kalau alamnya rusak, nanti ketika musim hujan dikhawatirkan terjadi banjir dan longsor," katanya.
Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola lahan. "Kalau bisa jangan main tebang sembarangan. Kasihan alamnya. Nanti kalau musim hujan bisa berisiko banjir dan longsor," pungkas Ani.
