.webp)
Persoalan data kemiskinan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan menjadi sorotan karena dianggap tak sesuai realita di lapangan. Banyak warga mengeluh status kesejahteraannya naik di data, padahal kondisi ekonominya masih sulit.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, pergeseran data desil ini dipicu oleh masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN ke dalam DTSEN Volume 3. Namun, ia memastikan data tersebut kini telah dirapikan melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah mengeklaim terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data demi mengejar akurasi. Proses perbaikan ini melibatkan berbagai sumber, termasuk verifikasi langsung bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).
Gus Ipul juga menenangkan masyarakat agar tidak panik. Ia menegaskan bahwa perubahan status desil tidak secara otomatis membuat seseorang kehilangan haknya sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Penentuan siapa yang berhak menerima bantuan tetap merujuk pada penetapan resmi di setiap periode penyaluran.
"Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Misalnya sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan data, itu tidak otomatis (bansos) hilang, karena kan kita belum menyalurkan. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali," jelas Gus Ipul.
Senada dengan Mensos, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, meluruskan persepsi publik mengenai fungsi desil. Menurutnya, pengelompokan tersebut bukanlah indikator mutlak untuk melabeli seseorang kaya atau miskin.
Desil sebenarnya adalah sistem pemeringkatan relatif untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Data penduduk diurutkan dari yang paling rendah hingga tertinggi, lalu dibagi ke dalam 10 kelompok (desil).
"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," pungkas Andy.
Artikel ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini.
Simak Video "Video: Gaduh Desil DTSEN, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Warga Kehilangan Hak!"
[Gambas:Video 20detik] (mso/mso)
