.webp)
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali menyoroti masalah pengelompokan desil pada Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebab saat ini, muncul isu mengenai wacana pembatasan BBM subsidi jenis pertalite untuk masyarakat dengan desil 9-10 atau kelompok masyarakat mapan.
Ditemui di Balai Kota Bandung, Farhan mengaku masih menyikapi secara hati-hati mengenai masalah desil tersebut. Selain tidak boleh mendapat bantuan, kelompok masyarakat tersebut juga bakal dibatasi untuk program subsidi dari pemerintah.
"Memang salah satu konsekuensinya kita tidak bisa menikmati langsung subsidi-subsidi khususnya subsidi BBM. Nah, saya kira ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan, karena bagaimanapun juga ini menyangkut masalah perputaran ekonomi secara keseluruhan," kata Farhan, Senin (24/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Farhan tak menampik bahwa penetapan desil masih berpolemik di lapangan, termasuk di Kota Bandung. Untuk itu, ia memastikan bakal mengawasi persoalan ini secara berkala.
"Itu sebabnya kita akan mengawasi ini. Kita akan sangat mencermati bagaimana di lapangan praktik siapa saja yang masuk desil 9-10," ucapnya.
Namun kata Farhan, Pemkot Bandung juga mengantisipasi munculnya lonjakan masalah dari polemik desil. Sebab, banyak warga yang mendapat bantuan tiba-tiba dicoret dari daftar tersebut karena masuk desil yang lebih tinggi.
"Buat kami di Kota Bandung, yang paling rentan itu 5 ke desil 6. Kalau desil 9-10 kan tidak bisa menikmati subsidi, kalau desil 5 ke desil 6 ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan," ungkapnya.
"Jadi buat kami isu desil 9-10 penting, namun kami juga tidak mungkin mengabaikan isu transisi desil 5 ke desil 6. Demikian juga sebaliknya," pungkasnya.
(ral/yum)
