Transformasi digital pemerintahan bukan sekadar soal menghadirkan teknologi dan aplikasi. Yang lebih penting, teknologi harus mampu membuat pelayanan publik semakin mudah, cepat, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu juga dibuktikan di Kabupaten Karawang. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menuturkan bagaimana model tersebut berjalan di Karawang saat menjadi pembicara dalam JAKI & Fellowship Cities Forum: Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2026 tersebut mempertemukan sejumlah pihak untuk berbagi pengalaman mengenai transformasi digital dan inovasi pelayanan publik di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sesi General Session bertajuk 'Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities', Aang memaparkan pengalaman Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengembangkan pelayanan publik digital melalui aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar).
Menurut Aang, perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat pemerintah tidak cukup hanya berlomba menghadirkan aplikasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), komputasi awan (cloud), data raya (big data), atau berbagai konsep kota cerdas (smart city).
"Transformasi digital di Karawang ini suatu keniscayaan. Ada banyak aplikasi yang muncul, tetapi pertanyaannya, apakah aplikasi itu bisa menjawab permasalahan di masyarakat? Teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat," ujar Aang kepada awak media, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai perubahan pola hidup dalam pemanfaatan teknologi oleh masyarakat berlangsung sangat cepat. Seiring dengan itu, perubahan terhadap pemerintah juga meningkat.
"Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah diakses, serta mampu merespons kebutuhan mereka kapan pun dan di mana pun. Karena itu, kanal pengaduan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai tempat menerima keluhan. Setiap laporan perlu direspons dan ditindaklanjuti sampai tuntas," kata dia.
Oleh karena itu, aplikasi Tangkar yang dikembangkan oleh Pemkab Karawang menjadi jawaban. Mulai dari kanal laporan hingga tindak lanjut. "Yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat, aplikasi Tangkar ini menjadi jawaban dari upaya kami," imbuhnya.
Aang menjelaskan, Tangkar sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karawang membangun pelayanan publik digital yang responsif dan terintegrasi. Nama Tangkar yang merupakan akronim dari Tanggap Karawang dipilih agar mudah diingat masyarakat, dan nama itu juga memiliki keterkaitan dengan salah satu makanan khas Karawang.
"Melalui Tangkar, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan pengaduan. Pemerintah daerah juga membangun mekanisme untuk menerima, merespons, dan menindaklanjuti laporan. Sistem ini juga terintegrasi dengan sejumlah instansi vertikal di daerah," ungkap Aang.
Aang merinci pengaduan yang diterima pemerintah daerah rata-rata mencapai sekitar 6.000-7.000 laporan per tahun. Namun, tingginya jumlah laporan tidak serta-merta berarti persoalan di masyarakat semakin banyak. Menurut dia, angka tersebut juga dapat menjadi salah satu indikator adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
"Tidak semua laporan berkaitan dengan persoalan besar. Ada pula masyarakat yang menyampaikan kendala sederhana, seperti kesulitan mengakses layanan digital pemerintah seperti pembayaran pajak, atau persoalan kependudukan, bahkan lupa kata sandi akun infoloker misalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat pemerintah daerah sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai persoalan," paparnya.
Aang menegaskan, teknologi pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pengungkit. Transformasi digital tidak akan berjalan optimal tanpa perubahan dalam kepemimpinan, tata kelola, kolaborasi lintas sektor, integrasi sistem dan data, serta inovasi yang dikembangkan secara berkelanjutan.
"Transformasi akan benar-benar terjadi ketika kepemimpinan berubah, tata kelola diperkuat, kerja lintas sektor berjalan, sistem dan data terintegrasi, serta inovasi terus dikembangkan. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital pemerintah dapat dirasakan manfaatnya," ungkap Aang.
"Pemerintah Kabupaten Karawang tidak hanya sekadar membangun aplikasi demi aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang semakin mudah diakses, semakin responsif, semakin terintegrasi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat," lanjutnya.
Melalui pendekatan tersebut, kata Aang, teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
"Jadi kepemimpinan, kolaborasi, integrasi layanan, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital di Karawang. Teknologi kami tempatkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan efisien," pungkasnya.
(sud/sud)
