.webp)
Musim kemarau panjang menjadi salah satu tantangan bagi ketahanan pangan Kabupaten Pangandaran. Di tengah kondisi tersebut, ketersediaan beras di daerah pesisir selatan Jawa Barat itu masih tergolong aman. Namun, sejumlah kebutuhan pokok lain seperti daging, telur, dan sayuran masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang dikaji peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Diklat Reguler ke-67 dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pangandaran, Jumat (14/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tim Sespimmen Polri menggunakan kajian Organizational Health Analysis (OHA) dan Environmental Scanning (ES) untuk memetakan kondisi serta tantangan ketahanan pangan di Pangandaran. Kajian itu diharapkan menghasilkan rekomendasi yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pangan dari sektor hulu hingga hilir.
Ketua Tim Sespimmen Polri, Brigjen Pol Jimmy Agustinus, mengatakan persoalan pangan menjadi perhatian karena daerah harus tetap mampu menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat di tengah perubahan kondisi lingkungan, termasuk musim kemarau panjang.
"Kami datang ke sini untuk mendukung program presiden, melalui kajian akademis, kami akan memberikan rekomendasi strategis kepada Forpimda Pangandaran," kata Jimmy Agustinus, di Mapolres Pangandaran.
Salah satu gagasan yang muncul dari kajian tersebut adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Pangandaran. Satgas itu nantinya diproyeksikan untuk mengawal kebijakan pangan secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Dari sisi produksi, Pangandaran masih memiliki modal penting. Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Pangandaran, Untung Saeful Rohman, mengatakan produksi beras di daerahnya masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat meski petani menghadapi musim kemarau panjang.
"Walaupun ada hambatan musim kemarau yang panjang, tapi para petani masih bisa menghasilkan beras yang cukup optimal," katanya.
Persoalan justru terlihat pada komoditas pangan lainnya. Kebutuhan daging, telur, dan sayur-mayur masih dipenuhi melalui pasokan dari luar Pangandaran.
"Terutama sayuran, karena daerah Pangandaran masih tergolong cuaca yang panas sehingga kurang cocok untuk sayuran," ujar Untung.
Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan daerah memproduksi beras. Ketersediaan berbagai komoditas, distribusi, hingga kemampuan menyimpan hasil produksi juga menjadi bagian penting agar pasokan pangan tetap terjaga ketika produksi atau distribusi mengalami gangguan.
Karena itu, Untung berharap kajian Sespimmen Polri dapat menghasilkan rekomendasi yang menyentuh persoalan tersebut. Salah satu kebutuhan yang menurutnya mendesak adalah fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
"Contoh saja, di Kabupaten Pangandaran belum ada Bulog, sementara Pangandaran surplus padi atau beras, sehingga ini bisa jadi rekomendasi kedepan, harus ada gudang bolog disini," ujarnya.
Menurut Untung, keberadaan gudang Bulog bukan hanya berkaitan dengan penyimpanan beras. Fasilitas tersebut juga dapat membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat posisi petani sekaligus menjaga hasil produksi daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme distribusi dari luar.
"Bisa berkolabirasi," terangnya singkat.
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, mengapresiasi kajian tersebut. Perhatian terhadap ketahanan pangan dinilai penting untuk memastikan potensi produksi daerah dapat diikuti dengan sistem pengelolaan dan distribusi yang memadai.
Sementara itu, Kapolres Pangandaran, AKBP Ikrar Potawari, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi persoalan pangan di daerah.
"Sesuai dengan komitmen kami untuk Santun, Empati, Tanggap, Innovatif dan Akuntabel." ucapnya.
