.webp)
Indonesia saat ini tengah menghadapi fenomena El Nino kuat yang memicu pemanasan suhu muka laut di Pasifik tengah-timur. Kondisi yang terjadi sejak akhir Juni 2026 ini diprediksi akan terus menguat dan berdampak signifikan pada intensitas curah hujan di tanah air.
Dalam talkshow "El Nino Kuat 2026-2027 dan Dampaknya di Indonesia" yang diselenggarakan di Pusat Perubahan Iklim (PPI) Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (13/8/2026), terungkap bahwa indeks El Nino Indonesia telah menyentuh angka 1,56. Angka tersebut menempatkan fenomena ini dalam kategori kuat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan tren kenaikan indeks ini akan terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada Desember 2026 atau Januari 2027. Setelah periode tersebut, status El Nino berpotensi meningkat menjadi kategori sangat kuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"El Nino sangat kuat ini sudah ada polanya. Setelah ada isu perubahan iklim, iklim strong El Nino ini diperkirakan frekuensinya akan lebih sering. Ini sudah tidak bisa dianggap sebagai sekedar anomali iklim," ungkap Kepala Pusat Perubahan Iklim ITB, Djoko Santoso.
Kekhawatiran meningkat karena puncak El Nino bertepatan dengan musim kemarau, yang memperparah risiko kekeringan ekstrem di berbagai titik.
"Sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami puncak musim kemarau 2026 bertepatan dengan periode El Nino yang sedang menguat. Kondisi kekeringan bisa meningkat dari biasanya," paparnya.
Situasi kian kompleks dengan munculnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) dalam fase positif (DM+) yang diperkirakan terjadi pada September hingga Desember 2026. Kolaborasi dua fenomena ini dipastikan akan memangkas curah hujan secara drastis, terutama di wilayah Indonesia bagian barat.
"El Nino kuat atau sangat kuat dan DM+ yang terjadi bersamaan dapat menyebabkan kondisi kering yang lebih parah di Indonesia, seperti pada kejadian di tahun 1997-1998," jelasnya.
Baca juga: Ngerinya El Nino 2026 di Mata Ilmuan |
Durasi Panjang dan Ancaman Sektor Pangan
Fenomena El Nino di Pasifik tahun ini diperkirakan memiliki durasi yang cukup panjang, yakni sekitar 8 hingga 9 bulan, terhitung sejak pertengahan 2026 hingga kuartal pertama 2027.
Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan awal musim hujan. Sektor pertanian, khususnya tanaman padi, terancam akibat berkurangnya curah hujan pada periode Desember 2026 hingga Februari 2027. Selain pangan, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi ancaman kolateral yang serius.
"Dampak kolateral sudah mulai terpantau. Kebarakan hutan merupakan salah satu dampak kolateral dari bencana kekeringan," jelas Djoko.
Siaga Karhutla di Berbagai Provinsi
Hingga akhir Juli 2026, BMKG telah mengidentifikasi ribuan titik panas (hotspot) di seluruh Indonesia. Puncak risiko karhutla diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026, dengan fokus utama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Sejumlah provinsi yang masuk dalam zona risiko tinggi meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Papua Selatan.
"Risiko meningkat untuk Pulau Sulawesi pada September-Oktober 2026," ungkap Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, dalam forum yang sama.
 talkshow "El Nino Kuat 2026-2027 dan Dampaknya di Indonesia" di ITB Foto: Nur Khansa Ranawati/detikJabar |
Fachri juga menyoroti peningkatan potensi karhutla di Kalimantan Barat yang ditandai dengan tingginya konsentrasi sebaran kabut asap.
"Pada musim kemarau 2026, terdapat kenaikan titik panas di Kalimantan Barat. Potensi karhutla di wilayah ini juga meningkat," jelasnya.
Meski risiko karhutla diprediksi menurun secara bertahap mulai Oktober hingga November 2026, pemantauan ketat di daerah rawan tetap menjadi prioritas guna mencegah meluasnya titik api.
Risiko Kekeringan Hidrologis
Data BMKG menunjukkan bahwa puncak kemarau 2026 melanda 48,84 persen daratan Indonesia pada bulan Agustus, dan berlanjut ke 25,41 persen wilayah lainnya pada September. Mayoritas wilayah diprediksi mengalami kemarau di bawah normal atau jauh lebih kering dari biasanya.
Sekitar 437 Zona Musim (ZOM) atau 48,77 persen wilayah Indonesia juga akan menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang. Peneliti PPI ITB, Fitri Purwa Lugina, menekankan pentingnya langkah antisipasi sejak dini.
"Ini adalah sinyal awal sebelum pengurangan air terjadi. Setelah hujan berkurang, ada beberapa tahap yang akan terjadi. Ketika ada penurunan curah hujan, kita sudah harus bersiap," ungkapnya.
Fitri menjelaskan bahwa kekeringan hidrologis dimulai dari defisit curah hujan yang kemudian mengurangi kelembapan tanah, menurunkan debit sungai (runoff), hingga menyusutkan cadangan air tanah. Jika terus dibiarkan, ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan industri akan terganggu.
"Di lapangan saat ini kita belum meneliti kondisi riil sampai sejauh mana tahapan kekeringan ini. Yang terlihat adalah defisit air hujan. Di Jabar sendiri saat ini hari tanpa hujannya sudah lebih dari 60 hari," jelasnya.
Simak Video "Video: BMKG Prediksi El Nino Berpuncak di Desember atau Januari 2027"
[Gambas:Video 20detik] (dir/dir)
