.webp)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen pemerintah dalam merombak total alur rujukan kesehatan nasional. Pemerintah menargetkan 80 persen kebutuhan layanan medis masyarakat dapat diselesaikan di tingkat kabupaten, sehingga tidak perlu lagi dirujuk ke Jakarta atau berobat ke luar negeri.
Langkah strategis ini diambil guna memutus ketergantungan daerah terhadap fasilitas medis di ibu kota. Selama ini, minimnya teknologi medis di daerah memicu antrean panjang di Jakarta dan mendorong warga kelas menengah ke atas memilih berobat ke Malaysia atau Singapura.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menkes Budi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi mendalam terkait fenomena warga negara Indonesia (WNI) yang mencari pengobatan di luar negeri. Menurutnya, hal ini merupakan dampak dari ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan yang terjadi di masa lalu.
"Kenapa itu bisa terjadi? Kita harus introspeksi diri. Jangan selalu apa-apa negatif, menyalahkan. Dulu layanan ini hanya ada di rumah sakit provinsi atau ibu kota, wajar orang Sukabumi mau CT Scan atau pasang ring harus ke Jakarta. Nah di Jakarta kan antrean sudah penuh sama orang seluruh Indonesia. Akibatnya yang mampu akhirnya larinya ke Malaysia dan Singapura," ujar Budi Gunadi usai meresmikan fasilitas canggih di UOBK RSUD Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (12/8/2026).
Meski demikian, tren berobat ke luar negeri dilaporkan mulai melandai seiring masifnya modernisasi alat medis di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir.
"Di Singapura saya dengar sudah mulai menurun pasiennya, artinya sudah berkurang orang Indonesia yang ke sana. Di Malaysia sekarang masih ada karena lebih murah, tapi yang saya lihat grafik kenaikannya sudah tidak melonjak lagi. Mana senang sih mau operasi jantung ke Malaysia, keluarganya kan tidak bisa lihat. Orang Indonesia kan kalau ada yang sakit mau nemenin," lanjutnya.
Untuk mencapai target penuntasan 80 persen layanan di daerah, Menkes memaparkan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto terkait pemerataan teknologi medis. Pemerintah pusat telah mendistribusikan peralatan mutakhir ke RSUD di 514 kabupaten/kota untuk menangani penyakit kritis seperti jantung, stroke, dan infeksi berat.
Transformasi ini juga menyasar fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam tiga tahun ke depan, sebanyak 10.000 Puskesmas di tingkat kecamatan dan kelurahan akan dilengkapi dengan Hematology Analyzer, alat tes kesehatan gratis, USG, EKG, hingga X-Ray. Selain pengadaan alat, pemerintah juga mengagendakan renovasi fisik bangunan Puskesmas secara menyeluruh.
"Bapak Presiden Prabowo juga nanti akan melengkapi dalam 3 tahun ke depan 10.000 Puskesmas di seluruh kecamatan dan kelurahan itu akan mendapatkan alat-alat canggih walaupun kelasnya beda. X-Ray nanti akan ada di 10.000 Puskesmas," jelas Menkes Budi.
"InsyaAllah mesti bantu doa, mudah-mudahan renovasi gedung-gedungnya juga berjalan. Jadi pemerataannya tidak hanya terjadi di rumah sakit di 514 kabupaten/kota, tapi sampai ke kecamatan," tambahnya.
Menkes menekankan bahwa kunci utama untuk menekan angka rujukan adalah memastikan standar pelayanan di RSUD kabupaten/kota setara dengan rumah sakit rujukan nasional.
"Dengan adanya alat-alat canggih ini, saya harapkan masyarakat jadi tahu, 'Oh, layanan bagus, dokter-dokter Indonesia juga bisa kok.' Sehingga mereka tidak pergi ke Jakarta, Jakarta juga tidak perlu antre panjang. Kita pastikan perbaiki layanan di daerah supaya jadi bagus," pungkas Menkes Budi Gunadi.
