.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memetakan sepuluh kecamatan di Kabupaten Pangandaran masuk dalam zona rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengungkapkan bahwa krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah titik, di antaranya Desa Mangunjaya (Kecamatan Mangunjaya), Desa Pamotan (Kecamatan Kalipucang), dan Desa Parakanmanggu (Kecamatan Parigi).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski dampak mulai terasa, BPBD mencatat belum ada laporan resmi terkait total kerugian materiil, baik pada sektor lahan pertanian maupun kebutuhan domestik warga.
"Kami sudah menyuplai air bersih ke tiga desa tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada permintaan kembali," kata Dodo, Rabu (15/7/2026).
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) mengenai penetapan status siaga darurat bencana. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan serupa yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kalau Pangandaran statusnya belum darurat bencana. Masih siaga," ucap Dodo.
Dodo menegaskan, fenomena El Nino mengharuskan pemerintah daerah memperketat kewaspadaan terhadap potensi kekeringan yang lebih luas. Berdasarkan peta risiko, wilayah Pangandaran secara umum berada pada kategori risiko sedang hingga tinggi.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pembangunan sumur bor melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk menyokong kebutuhan irigasi dan air bersih warga.
"Kalau di BPBD ada satu, bantuan membuat sumur bor untuk penyediaan air bersih saja," ujarnya.
Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan dampak kekeringan mulai membebani warga di Dusun Margajaya, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang. Sejumlah warga terpaksa menempuh jarak hingga beberapa kilometer menuju sungai untuk mendapatkan air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
