.webp)
Komisi IV DPRD Kota Bogor menaruh perhatian serius terhadap kondisi pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kota Bogor. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, meminta agar alat kesehatan (alkes) serta fasilitas penunjang yang sudah tidak layak di sejumlah posyandu segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.
Hal tersebut ditegaskan pria yang akrab disapa Kang Rozi ini saat menghadiri rapat pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dan Direktur RSUD Kota Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (8/7/2026).
Dalam rapat evaluasi tersebut, Rozi Putra mempertanyakan masih adanya temuan alat kesehatan di posyandu yang rusak, tidak bisa dipakai, dan tidak sesuai lagi dengan standar penggunaannya. Padahal menurutnya, anggaran untuk sektor kesehatan selalu dialokasikan secara rutin setiap tahunnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat tidak akan bisa terwujud tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
"Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Jangan sampai masyarakat datang berobat tetapi terkendala karena alat kesehatan tidak tersedia atau fasilitasnya sudah tidak layak," tegas Kang Rozi.
Selain masalah kekosongan alkes di sejumlah posyandu dan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, dia juga menyoroti kondisi fisik fasilitas kesehatan yang ada.
Ia menemukan masih ada alat bantu pelayanan kesehatan yang kondisinya sudah usang, namun tetap dipaksakan untuk digunakan dalam melayani warga.
Menyikapi temuan ini, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendesak Dinas Kesehatan untuk segera mengambil langkah taktis berupa pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan alkes di seluruh puskesmas dan posyandu se-Kota Bogor, serta segera mengganti alat bantu pelayanan kesehatan yang sudah rusak demi keselamatan pasien.
Rozi berkomitmen bahwa DPRD Kota Bogor, khususnya Komisi IV, akan terus mengawal serapan anggaran kesehatan agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga.
"Kami akan terus mengawal agar anggaran kesehatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor. Pelayanan berkualitas adalah hak mutlak warga," pungkasnya.
(sud/sud)
