KPU Jawa Barat tancap gas untuk perbaikan kualitas pesta demokrasi ke depan. Salah satunya dilakukan lewat agenda INKLUSIVOTE 'Ruang Suara Disabilitas', KPU Jabar ingin memperkuat fondasi pendidikan pemilih yang inklusif untuk menatap Pemilu 2029.
Kegiatan yang bakal digelar pada Kamis (9/7/2026) di Graha Vidya Chandra, Kota Cimahi ini, menjadi panggung edukasi sekaligus dialog. Sekitar 100 peserta dari berbagai komunitas penyandang disabilitas di Jawa Barat bakal hadir untuk menyuarakan hak politik mereka.
Forum ini adalah ruang terbuka untuk membedah bagaimana pemilu ke depan harus lebih aksesibel, partisipatif, dan berpihak kepada seluruh warga negara tanpa kecuali.
Sejumlah tokoh akan hadir sebagai narasumber, mulai dari Hedi Ardia (Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar), Suhendar (Ketua Disabilitas Center IKA UNPAD), hingga Djumono (Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia/PPDI).
Diskusi akan membahas berbagai isu krusial. Mulai dari aksesibilitas layanan di TPS, pemenuhan hak politik, hingga pentingnya kolaborasi erat antara penyelenggara pemilu dengan organisasi disabilitas.
Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, menegaskan pendidikan politik tidak boleh pilih kasih. Menurutnya, setiap warga negara punya hak setara untuk memahami proses demokrasi.
"Pendidikan pemilih tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi semata, tetapi harus mampu memastikan setiap warga negara memahami hak politiknya dan merasa memiliki ruang yang sama untuk berpartisipasi. Penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari demokrasi Indonesia yang harus terus kita libatkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu," ujar Hedi dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).
Hedi mengatakan, INKLUSIVOTE adalah bentuk komitmen KPU Jabar untuk jemput bola dan mendengar langsung apa yang dibutuhkan disabilitas di lapangan.
"Melalui dialog seperti ini, KPU dapat terus memperbaiki pelayanan, meningkatkan aksesibilitas, dan menghadirkan pendidikan pemilih yang benar-benar inklusif. Demokrasi akan semakin kuat ketika semua warga negara merasa dilibatkan," ucapnya.
Di sisi lain, Ketua Disabilitas Center IKA UNPAD, Suhendar, memberikan catatan penting. Menurutnya, inklusivitas bukan cuma soal fasilitas fisik, tapi soal perubahan pola pikir para pemangku kepentingan.
"Inklusi bukan sekadar menyediakan jalur landai atau fasilitas pendukung di TPS. Inklusi adalah cara kita memandang bahwa setiap warga negara memiliki hak, kapasitas, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Ketika penyandang disabilitas dilibatkan sejak awal dalam proses penyusunan kebijakan, maka layanan yang dihasilkan akan jauh lebih tepat sasaran," jelasnya.
Suhendar mengapresiasi langkah progresif KPU Jabar yang membuka ruang komunikasi setara. Forum ini dinilai sangat vital karena menjadi wadah bagi penyelenggara untuk mendengarkan pengalaman nyata para penyandang disabilitas.
Ketua PPDI Djumono membakar semangat disabilitas yang sudah punya hak pilih agar tidak golput dan tetap percaya diri dalam menentukan masa depan bangsa.
"Hak memilih adalah hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, teman-teman penyandang disabilitas tidak boleh merasa ragu ataupun minder untuk datang ke TPS pada saat Pemilu. Kehadiran kita adalah bentuk partisipasi nyata dalam menentukan arah pembangunan bangsa," paparnya.
Djumono berharap ruang dialog seperti INKLUSIVOTE terus diperbanyak. Menurutnya, saat aspirasi didengar, kepercayaan publik akan tumbuh, dan pemilu yang ramah serta setara bagi semua bukan lagi sekadar impian.
(orb/orb)