.webp)
Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mulai menyiagakan langkah antisipasi guna menekan dampak kekeringan. Fokus utama saat ini adalah mempererat sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumedang dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang, Hendar, menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama agar penanganan krisis air bersih di berbagai wilayah dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
"Begitu ada informasi mengenai kekeringan, langsung dilakukan koordinasi dengan PDAM. Kami harus terus memperkuat kolaborasi antar-stakeholder," ujar Hendar, Selasa (7/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendar menjelaskan, pihaknya telah memetakan sejumlah titik yang memiliki risiko tinggi terdampak kemarau. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus di antaranya adalah kawasan Sumedang Kota hingga Kecamatan Ujungjaya.
"Daerah-daerah yang memang sering mengalami krisis air sudah kami petakan. Sekarang kondisinya juga lebih baik karena koordinasi yang cepat. PDAM selalu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah desa," katanya.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap distribusi bantuan air bersih dapat menjangkau sasaran dengan lebih efisien. Langkah ini merupakan bentuk respons cepat dalam menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat saat kemarau panjang.
"BPBD juga menyiapkan dukungan armada tangki air sebagai bagian dari upaya penanganan darurat untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih selama musim kemarau," pungkasnya.
BPBD turut mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi sepanjang musim kemarau. Di sisi lain, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak ragu melaporkan kondisi di wilayahnya jika mulai mengalami kesulitan akses air bersih.
(dir/dir)
