.webp)
Gadi Eisenkot, kandidat yang saat ini menjadi salah satu penantang utama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pemilu mendatang, resmi memulai kampanye politiknya pada Selasa (30/6) waktu setempat. Mantan Kepala Staf Umum Militer Israel (IDF) itu berjanji menjadi pemimpin yang mampu mempersatukan masyarakat dan menggantikan pemerintahan yang menurutnya telah menciptakan kekacauan.
Mengusung slogan 'Israel harus menang', Eisenkot menyebut pemilu mendatang sebagai momentum penting bagi masa depan negara. "Pemilihan ini penting bagi keamanan, persatuan, dan jiwa Israel," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidato kampanye yang dikutip The Times of Israel, Rabu (1/7/2026), Eisenkot juga menyinggung serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menjadi titik balik situasi keamanan di Israel.
"Oktober mendatang, pemerintahan Oktober yang mengerikan akan berakhir," katanya merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
"Kita akan membuka babak baru dan jauh lebih baik dalam sejarah Israel. Kita akan menulisnya bersama," imbuh eks petinggi militer Israel itu.
Eisenkot menyatakan akan menjadi pemimpin yang mampu menyatukan seluruh warga Israel. Menurutnya, kepemimpinannya akan berlandaskan tradisi, warisan, dan Taurat serta mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat.
Ia juga berjanji akan menjadi perdana menteri bagi semua warga negara Israel.
Meski tidak menyebut nama Benjamin Netanyahu secara langsung, Eisenkot melontarkan kritik terhadap pemerintahan saat ini. Ia menilai ada pihak-pihak yang sengaja memicu perpecahan dan mengambil langkah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pernyataan itu merujuk pada upaya pemerintah mengesahkan undang-undang yang kembali memberikan pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks serta menghapus sanksi bagi mereka yang menghindari wajib militer.
"Ini adalah kepemimpinan yang asing dengan kata-kata 'akuntabilitas' dan 'teladan pribadi'. Ini adalah kepemimpinan yang berbohong. Seolah-olah tidak ada jalan lain selain kekacauan yang kita alami, yang memicu perpecahan seolah-olah tidak ada konsekuensinya; yang satu-satunya cara memerintah adalah dengan memecah belah kita," tuduh Eisenkot.
"Kita memiliki kewajiban untuk mengakhiri kegilaan ini... karena Negara Israel tidak memiliki hak istimewa untuk melakukan kesalahan lagi," tambahnya. "Kita akan mengganti kepemimpinan yang tanpa visi dan strategi," cetusnya.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.
(ita/sud)
