.webp)
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat menjadi sorotan. Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan penerimaan peserta didik.
Fraksi PDIP menilai berbagai persoalan yang muncul sejak tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Mulai dari gangguan sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta, polemik jalur zonasi, hingga minimnya sosialisasi kebijakan baru seperti Program Sekolah Maung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan pelaksanaan SPMB harus menjadi bahan evaluasi tahunan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
"Terkait program penerimaan siswa baru, hendaknya dilakukan kajian, perencanaan serta adanya evaluasi terkait pelaksanaan sistem PCMB dan SPMB setiap tahunnya termasuk kesiapan anggaran pendukung program ini," kata Ineu saat memberi keterangan di Gedung DPRD Jabar, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah minimnya penyampaian informasi mengenai mekanisme PCMB dan SPMB. Akibatnya, banyak orang tua maupun calon peserta didik kebingungan saat mengikuti proses pendaftaran.
"Minimnya sosialisasi mengenai mekanisme SPMB dan PCMB sehingga menimbulkan kebingungan serta kegaduhan di masyarakat," ujarnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti Program Sekolah Maung yang dinilai belum dijelaskan secara utuh kepada publik. Ketidakjelasan dasar penetapan sekolah tersebut dinilai berpotensi memunculkan persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lainnya.
"Program Sekolah Maung yang belum disosialisasikan secara utuh, termasuk dasar penetapan kriterianya, sehingga menimbulkan persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lainnya serta dianggap menyerupai konsep sekolah unggulan yang sebelumnya telah dihapus," katanya.
Selain aspek kebijakan, Ineu juga meminta evaluasi terhadap persoalan teknis yang mewarnai pelaksanaan SPMB tahun ini. Mulai dari aplikasi yang sering mengalami gangguan hingga perubahan nilai peserta.
"Permasalahan teknis sistem, seperti aplikasi yang sering mengalami gangguan, kesulitan verifikasi akun, hilangnya data peserta, perubahan peringkat seleksi, hingga perubahan nilai akibat penggunaan formula yang tidak sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.
Fraksi PDIP turut menyoroti polemik jalur zonasi yang sempat ramai dikeluhkan masyarakat. Menurut Ineu, sejumlah kasus menunjukkan calon peserta didik yang rumahnya lebih dekat ke sekolah justru gagal diterima.
"Polemik jalur zonasi, termasuk ditemukannya kasus calon peserta didik yang tinggal sangat dekat dengan sekolah tidak diterima, sementara peserta dengan jarak lebih jauh justru lolos seleksi," ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDIP meminta kejelasan mengenai kebijakan penambahan daya tampung sekolah negeri yang diterapkan pemerintah.
"Kejelasan penambahan daya tampung sekolah negeri, termasuk dasar penentuan kuota tambahan di setiap sekolah dan wilayah serta mekanisme pelaksanaannya," kata Ineu.
Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) juga tak luput dari perhatian. Fraksi PDIP meminta pemerintah memastikan pelaksanaan program tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Pelaksanaan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang melibatkan ratusan sekolah swasta untuk menampung peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri, termasuk kepastian pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu," ujarnya.
Tak hanya itu, Ineu meminta Pemprov Jabar membuka secara transparan dasar kerja sama dan skema pembiayaan program tersebut.
"Dasar kerja sama dan penganggaran Program SSK, meliputi mekanisme kerja sama dengan sekolah swasta, sumber anggaran, serta bentuk pertanggungjawabannya. Fraksi PDI Perjuangan mendukung program ini sepanjang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya.
Ia juga menilai pemerintah perlu memperjelas bentuk kemitraan dengan sekolah, mulai dari penyediaan beasiswa hingga pelaksanaan pendidikan gratis yang memiliki dasar hukum kuat.
"Bentuk kerja sama pemerintah dengan sekolah, termasuk penyediaan beasiswa, penambahan daya tampung, revitalisasi sarana prasarana, dan pelaksanaan pendidikan gratis melalui kerja sama yang memiliki dasar hukum yang jelas," katanya.
(bba/dir)
