Waspada! Puncak Musim Kemarau di Jawa Barat Diprediksi Lebih Kering

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah pada puncak musim kemarau 2026.
Seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta menyiapkan langkah mitigasi agar dampak kemarau panjang tidak berkembang menjadi bencana.

Kewaspadaan ini muncul karena musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih kering dari biasanya. Selain curah hujan yang lebih rendah, fenomena El Nino juga diperkirakan memperparah kondisi sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga penurunan produksi pertanian.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Gubernur Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar segera menyiapkan langkah antisipatif.

"(Mengantisipasi) itu adalah salah satu tugas kami, maka tempo hari kami sudah menerbitkan surat edaran dari Pak Gubernur ke semua bupati dan wali kota agar antisipatif dan mitigatif terhadap potensi bencana akibat kemarau panjang," kata Herman, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan prakiraan musim, puncak kemarau di Jawa Barat diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026 dengan karakter musim yang lebih kering akibat pengaruh El Nino.

Pemerintah berharap seluruh daerah bergerak lebih cepat agar ancaman kekeringan tidak berkembang menjadi krisis yang mengganggu kehidupan masyarakat maupun sektor pertanian.

Menurut Herman, Jawa Barat sudah memiliki pengalaman menghadapi dampak musim kemarau panjang. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi juga mengantisipasi seluruh risiko yang mungkin muncul.

"Termasuk berbagai dinamikanya ya, kita kan punya pengalaman yang namanya kemarau panjang pasti dampaknya satu, kebakaran hutan, yang kedua, kekeringan, termasuk potensi penurunan produksi pertanian khususnya padi," ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan bencana tidak boleh menunggu hingga musibah terjadi. Mitigasi sejak dini menjadi kunci untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

"Karena harus mitigatif, harus antisipatif, jangan nunggu ada bencana baru bergerak, justru bagaimana agar bencana tidak terjadi," tegas Herman.

Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Pemprov Jabar telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pemantauan secara berkala ke daerah-daerah yang berpotensi terdampak.

"Tentu check, re-check, crosscheck dengan monitoring karena itu tidak kalah penting, mudah-mudahan tidak terjadi bencana kekeringan. Kalau pun terjadi kita harus tanggap, harus cepat, 'Poktorolong' kalau kata Pak Gubernur harus tanggap," katanya.

Selain pengawasan, BPBD Provinsi bersama BPBD di 27 kabupaten/kota juga diminta memperkuat kesiapsiagaan melalui simulasi penanganan bencana agar seluruh personel siap menghadapi situasi darurat.

"Nanti melalui BPBD provinsi konsolidasi dengan BPBD 27 kabupaten/kota, salah satunya kita harus membiasakan diri melakukan simulasi atau geladi, baik geladi posko maupun geladi lapangan," ujar Herman.