F-PDIP Kritik Rencana Pemkot Bandung Tertibkan Lapak Cuanki Pusdai

Pemkot Bandung berencana menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai. Wacana ini pun menuai kritik keras dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung karena dinilai bisa mematikan roda perekonomian masyarakat kelas bawah.

Saat berbincang dengan detikJabar, Sekretaris F-PDIP DPRD Kota Bandung Andri Gunawan awalnya menyoroti persoalan banyaknya tukang cuanki yang berjualan di jalan. Kondisi ini, kata dia, tidak terlepas dari masalah minimnya lapangan pekerjaan formal yang memaksa mereka akhirnya berjualan.

"Justru yang harus kita pikirkan adalah kenapa kok jadi banyak rakyat kita yang jualan cuanki, kok kita mikirnya hanya bagaimana memberantas orang jualan cuanki, tapi kita pernah mikir nggak kenapa rakyat kita jadi banyak yang jualan cuanki. Kalau saya sederhana saja, karena mereka tidak bisa terserap masuk ke dalam sektor pekerjaan formal," katanya, Senin (29/6/2026).

Menurut Andri, para pedagang cuanki di Masjid Pusdai harus diberi kesempatan untuk mencari nafkah di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi. Selama mereka tidak membuat bangunan permanen dan taat aturan, maka aktivitasnya tidak perlu diganggu untuk sementara waktu.

"Saya mau bilang gini aja. Kok kalau sama tukang cuanki cepat banget rasanya ya bereaksinya, tapi terhadap kesalahan-kesalahan izin mendirikan bangunan kok lamban sekali penegakannya. Kok terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tempat-tempat hiburan malam lamban sekali penanganannya. Jangan hukum kemudian jadi tumpul ke atas tajam ke bawah," tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung itu mengatakan, Pemkot Bandung seharusnya membina para pedagang cuanki agar mau taat aturan. Ia menyarankan agar lapaknya tidak ditertibkan, lalu para pedagang diberi edukasi, misalnya soal penanganan sampah setelah selesai berjualan.

"Ya tinggal diatur aja lah, dibina. Enggak boleh permanen, sampahnya jangan sampai berantakan. Yang penting pembinaannya jangan sampai mereka jadi penjual cuanki permanen di sana. Ya diini aja apa ditoel, bukan dalam pengertian kemudian trotoar beralih fungsi menjadi lapak permanen, gitu lho," ucapnya.

"Jadi runtah tong di mana wae, lapak tong gede teuing. Kasih lah waktu sampai dengan mata uang kita menemukan titik keseimbangan. Sampai dengan ekonomi kita beranjak pulih mah jangan dulu diapa-apain lah kalau saya mah gitu kan. Sok fokus heula atuh ayeuna mah kanu pelanggaran teh nu gararede," tegasnya.

Secara pribadi, Andri berencana untuk menyampaikan desakan ini ke pihak Satpol PP maupun Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Sehingga, ada kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Kalau dengan Walikota mungkin juga nanti saya mau ngobrol kalau dalam satu kesempatan bertemu gitu. Dalam satu waktu kan biasanya suka ada kegiatan tuh kita jalan bareng. Kalau saya minta mah kasih waktu aja mereka tuh kasihan lah," pungkasnya.