.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab bantahan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) terkait klaim kerja sama sekolah swasta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi menyebut pemerintah menjalin kerjasama dengan sekolah, bukan dengan lembaga organisasi.
Hal itu diungkap Dedi saat menjawab soal hasil pertemuan dirinya dengan BMPS Jabar dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Seperti diketahui, hasil pemetaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menunjukkan sekitar 78 ribu calon murid tidak tertampung di sekolah negeri. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Jabar menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa yang melanjutkan sekolah ke lembaga swasta mitra pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bantuan yang disiapkan mencapai Rp2,7 juta per siswa, terdiri dari Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta dan bantuan biaya pendidikan bulanan Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
Menurut Dedi, persoalan utama yang dibahas dalam pertemuan pada Jumat (19/6) kemarin bukan lagi soal ada atau tidaknya program bantuan, melainkan memastikan seluruh siswa yang tidak tertampung tetap memperoleh akses pendidikan.
"Ya kita kan paling utama kemarin menyepakati dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sudah enggak ada problem bahwa ya hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa yang dari SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri," kata Dedi, Sabtu (20/6/2026).
Ia menilai jumlah siswa yang tidak tertampung tahun ini justru lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah optimistis persoalan tersebut bisa diatasi melalui kemitraan dengan sekolah swasta.
"Dan menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu, karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar sekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati untuk menjadi mitra," ujarnya.
Pernyataan Dedi sekaligus menjawab bantahan BMPS Jabar yang sebelumnya menyebut belum ada sekolah swasta yang benar-benar menyetujui skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah.
Dedi menegaskan kerja sama yang dibangun Pemprov Jabar dilakukan langsung dengan sekolah, bukan dengan organisasi yang menaungi sekolah swasta.
"Enggak ada masalah, kita kan bekerja sama dengan sekolah bukan dengan organisasi. Jadi kita kerja sama dengan sekolah bukan dengan organisasi. Kan yang MOU kita ini bukan dengan ormas tapi dengan sekolahnya," tegasnya.
Menurut Dedi, ukuran yang digunakan pemerintah adalah kesediaan sekolah yang dituangkan dalam surat pernyataan resmi, bukan sikap organisasi.
"Ya kalau BMPS kemudian membantah kalau sekolahnya mau gimana? Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan 700 sekolah ya, sudah 700 sekolah," katanya.
Dedi menyebut jumlah sekolah swasta yang telah menyatakan kesediaan bermitra sudah mencapai sekitar 700 lebih sekolah. Dengan jumlah tersebut, ia meyakini kapasitas penampungan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dapat terpenuhi.
"Iya, kalau rata-rata misalnya ada taruhlah misalnya ada 80.000 kan sudah hampir 100 lebih per sekolah ya kalau dirata-ratakan. Dan itu dibiayai, jadi kita ke sekolah," ujarnya.
Bagi Dedi, polemik mengenai organisasi ataupun teknis kerja sama tidak boleh mengaburkan tujuan utama program tersebut, yakni memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap bisa bersekolah.
"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," pungkasnya.
(bba/dir)
