Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Susi Sulastri, menegaskan kualitas pelayanan publik tak hanya diukur dari kecepatan prosedur. Profesionalisme, keadilan, dan kesetaraan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi indikator utama. Menurut Susi, setiap warga berhak memperoleh pelayanan serupa tanpa diskriminasi.
"Pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang prosedur yang cepat, tetapi juga bagaimana pelayanan itu diberikan secara profesional dan adil kepada seluruh masyarakat," ujarnya pada Lokakarya Mini Kesehatan Triwulan II di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, sektor kesehatan saat ini menghadapi tantangan besar seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi publik. Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan yakni lamanya waktu tunggu pelayanan.
Kondisi tersebut kerap dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah pasien. "Keterbatasan tenaga kesehatan dapat memperpanjang durasi pelayanan sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama," ujarnya.
Selain itu, kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien turut menjadi perhatian. Masyarakat yang datang dalam kondisi sakit membutuhkan informasi jelas dan komunikasi efektif agar merasa nyaman selama proses pelayanan.
Ia menilai, pelayanan kesehatan yang mumpuni harus mampu memberikan kepastian dan informasi yang mudah dipahami pasien maupun keluarganya. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan komunikasi tenaga kesehatan menjadi bagian krusial dalam mewujudkan pelayanan prima.
Simak Video "Video: Bagaimana Survei Kepuasan Masyarakat di Semester I Pemerintahan Prabowo?"
(ral/mso)