.webp)
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Susi Sulastri, menegaskan kualitas pelayanan publik tak hanya diukur dari kecepatan prosedur. Profesionalisme, keadilan, dan kesetaraan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi indikator utama. Menurut Susi, setiap warga berhak memperoleh pelayanan serupa tanpa diskriminasi.
"Pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang prosedur yang cepat, tetapi juga bagaimana pelayanan itu diberikan secara profesional dan adil kepada seluruh masyarakat," ujarnya pada Lokakarya Mini Kesehatan Triwulan II di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, sektor kesehatan saat ini menghadapi tantangan besar seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi publik. Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan yakni lamanya waktu tunggu pelayanan.
Kondisi tersebut kerap dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah pasien. "Keterbatasan tenaga kesehatan dapat memperpanjang durasi pelayanan sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama," ujarnya.
Selain itu, kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien turut menjadi perhatian. Masyarakat yang datang dalam kondisi sakit membutuhkan informasi jelas dan komunikasi efektif agar merasa nyaman selama proses pelayanan.
Ia menilai, pelayanan kesehatan yang mumpuni harus mampu memberikan kepastian dan informasi yang mudah dipahami pasien maupun keluarganya. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan komunikasi tenaga kesehatan menjadi bagian krusial dalam mewujudkan pelayanan prima.
Di sisi lain, digitalisasi layanan kesehatan juga menghadirkan tantangan tersendiri. Meski sistem berbasis digital menawarkan kemudahan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut.
"Oleh karena itu, transformasi digital harus tetap memperhatikan kelompok masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dalam penggunaan layanan daring," katanya.
Susi juga menyoroti tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah dan seluruh aparatur pelayanan harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi maupun perkembangan teknologi agar kualitas pelayanan terus meningkat.
Ia menegaskan pelayanan yang berkualitas akan memberikan berbagai manfaat, mulai dari meningkatnya kepuasan masyarakat, tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, berkurangnya potensi konflik, hingga efektivitas program kesehatan.
"Ketika masyarakat merasa nyaman dan terlayani dengan baik, maka program-program kesehatan akan berjalan lebih efektif dan tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai," katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat memperoleh jaminan dan akses layanan secara merata.
Dalam mewujudkan pelayanan prima, Susi menyebut terdapat tiga indikator utama: cepat, tepat, dan ramah. Masyarakat membutuhkan kepastian, sementara sikap ramah tenaga kesehatan menjadi krusial karena pasien datang dalam kondisi yang membutuhkan perhatian serta empati.
"Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah merupakan fondasi utama untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat," pungkasnya.
Simak Video "Video: Bagaimana Survei Kepuasan Masyarakat di Semester I Pemerintahan Prabowo?"
[Gambas:Video 20detik] (ral/mso)
