Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, meminta agar Polri mulai mengimplementasikan kepemimpinan digital berbasis data guna menghadapi tantangan dinamika global.
Polri dituntut harus memahami teknologi digital juga memahami kondisi masyarakat secara mendalam. Terlebih saat ini perkembangan teknologi dan jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat besar dengan 230 juta orang.
"Polisi dengan dunia digital itu bersinggungan, dan bisa memahami kondisi masyarakat dari dunia digital itu karena yang paling dekat dengan masyarakat itu kan Polri," kata Rachmat di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jumat (19/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemanfaatan data menjadi semakin penting karena tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berada di dunia nyata, tetapi juga di ruang virtual, termasuk media sosial dan platform digital lainnya.
"Polisi harus memahami kedua hal itu, antara realitas dan yang dirasakan oleh masyarakat karena kondisi sekarang tidak hanya masalah kasat mata, tetapi juga yang virtual, digital, media sosial," ucapnya.
Belum lagi saat ini kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sangat berkembang. Rachmat menilai bahwa pemahaman terhadap AI harus dimulai dari pemahaman mengenai proses, latar belakang, serta implikasi teknologi tersebut.
"Yang pertama bukan AI-nya yang diketahui, tetapi apa yang ada di balik AI itu. Polisi harus memahami prosesnya, latar belakangnya, implikasinya, serta untuk apa AI itu dikembangkan," ujarnya.
Rachmat menyoroti pentingnya data dan AI dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ia mencontohkan sejumlah kasus kejahatan lama yang berhasil diungkap kembali berkat dukungan pengumpulan data yang kuat dan teknologi kecerdasan buatan.
"Dengan bantuan data, penguatan data, pengumpulan data, dan kecerdasan buatan, kejahatan yang sudah terjadi puluhan tahun lalu pun dapat terungkap dengan baik dan presisi," katanya.
Menurutnya, AI memiliki manfaat besar dalam dunia pendidikan, penelitian, hingga pengembangan teknologi. Namun, teknologi tersebut juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak diawasi dengan baik.
"Polisi harus tahu kapan AI digunakan dengan baik dan kapan digunakan untuk kegiatan yang tidak baik. Karena itu polisi harus menjadi pelopor dan ujung tombak perkembangan AI di Indonesia," tegasnya.
(dir/dir)
