.webp)
Permasalahan sampah di Kota Bandung masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan secara signifikan. Pemkot Bandung pun didorong untuk menyelesaikan masalah itu dari hulunya, sehingga tidak bergantung pada TPA Sarimukti.
Sebagaimana diketahui, timbulan sampah di Kota Bandung rata-rata mencapai 1.500 ton per hari. Hanya 980 ton yang bisa diangkut ke TPA Sarimukti, sedangkan timbulan sisanya harus diselesaikan secara mandiri.
Baca juga: Dilema Lahan Alat Pengolah Sampah di Bandung |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Andri Rusmana pun mendorong agar Pemkot Bandung menyiapkan langkah yang signifikan dalam masalah pengelolaan sampah. Masyarakat harus terus diedukasi agar pengelolaan sampah bisa diselesaikan di rumah tangga.
"Bangun sistem pemilahan sampah dari sumbernya. Edukasi dan pengawasan harus diperkuat agar masyarakat mulai membiasakan pemilahan organik dan anorganik sejak dari rumah," katanya, Kamis (12/6/2026).
Menurut Andri, harus ada sistem untuk memperketat timbulan sampah di kewilayahan, sehingga sampah yang masuk ke TPS maupun TPA sudah berkurang volumenya karena telah diolah.
"Percepat penyelesaian pengolahan sampah, khususnya sampah organik, karena komposisi terbesar sampah Kota Bandung adalah organik. Jika ini selesai di tingkat lokal melalui maggot, komposter, biodigester, dan rumah olah organik, maka beban ke TPA akan jauh berkurang," ujarnya.
Andri pun mendorong Pemkot Bandung agar tidak bergantung pada TPA Sarimukti. Sistem pengolahan sampah dari rumah tangga harus terus dimaksimalkan agar masalah sampah tidak menimbulkan dampak signifikan di lapangan.
"Kota Bandung tidak boleh terus bergantung penuh kepada TPA, pengurangan sampah dari hulu harus menjadi gerakan bersama dan masuk dalam prioritas kebijakan serta penganggaran daerah," katanya.
"Jadi solusi sampah tidak cukup hanya memindahkan sampah dari TPS ke TPA, yang dibutuhkan adalah perubahan sistem secara menyeluruh, mulai dari pemilahan, pengolahan, hingga keberanian pemerintah provinsi mengambil kebijakan regional yang adil dan berpihak kepada masyarakat," pungkasnya.
(iqk/iqk)
