Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 menuai sorotan tajam. Gangguan server, kebingungan masyarakat terhadap tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), hingga membludaknya pengaduan orang tua siswa menjadi catatan serius yang kini mendapat perhatian DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menilai berbagai persoalan yang muncul selama proses SPMB menunjukkan masih adanya kelemahan dalam aspek sosialisasi maupun kesiapan teknis sistem yang digunakan.
Menurutnya, banyak keluhan masyarakat sebenarnya bisa diminimalkan apabila Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan sosialisasi lebih masif sejak jauh hari sebelum sistem baru diberlakukan.
"Kami berharap ke depan Disdik bisa melakukan sosialisasi lebih awal. Sistemnya baru, masyarakat juga belum memahami tahapan seperti PCMB yang sebelumnya tidak dikenal," kata Iswara saat diwawancarai, Selasa (9/6/2026).
Ia menilai banyak orang tua siswa belum memahami secara utuh mekanisme penerimaan murid baru tahun ini. Akibatnya, muncul kebingungan ketika mereka harus berhadapan dengan istilah, tahapan, dan prosedur baru yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, DPRD meminta Dinas Pendidikan tidak hanya fokus pada pelaksanaan teknis, tetapi juga memastikan seluruh informasi tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Di tengah berbagai kendala yang terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya memutuskan memperpanjang masa pendaftaran PCMB. Langkah tersebut diambil untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masih terkendala proses verifikasi maupun gangguan sistem.
"Kemarin memang ada penyesuaian. Yang semula batas waktunya berakhir tengah malam, sekarang diperpanjang sampai hari ini pukul 21.00 WIB," ujar Iswara.
Tak hanya soal sosialisasi, DPRD juga menyoroti kesiapan infrastruktur teknologi yang menjadi tulang punggung pelaksanaan SPMB tahun ini. Gangguan server yang berulang kali dikeluhkan masyarakat dinilai menjadi salah satu penyebab utama munculnya kepanikan di lapangan.
Menurut Iswara, perbaikan sistem tidak cukup hanya dengan memperbarui perangkat teknologi, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
"Kami mengimbau kepada Disdik agar server dipersiapkan lebih baik. Tidak hanya peralatannya yang lebih baru dan lebih canggih, tetapi juga SDM-nya harus siap," tegasnya.
Ia menekankan bahwa seluruh proses penerimaan siswa kini sangat bergantung pada sistem digital. Karena itu, kegagalan teknis sekecil apa pun akan berdampak langsung terhadap ribuan calon murid dan orang tua yang sedang berjuang mendapatkan akses pendidikan.
Meski mengkritisi pelaksanaan SPMB tahun ini, DPRD memastikan persoalan yang terjadi bukan berkaitan dengan kekurangan daya tampung sekolah.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah lulusan SMP, MTs, dan sederajat pada tahun ini mencapai 826.996 siswa. Sementara daya tampung SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta mencapai 909.183 kursi atau sekitar 109 persen dari total lulusan.
"Jadi secara daya tampung tidak ada persoalan. Kursi yang tersedia lebih banyak dibanding jumlah lulusan," jelas Iswara.
Dari total kapasitas tersebut, sekitar 363 ribu kursi tersedia di sekolah negeri dan sekitar 546 ribu kursi berada di sekolah swasta.
Menurut Iswara, hingga Selasa sore sebagian besar calon murid telah tertampung dalam sistem penerimaan. Sementara sekitar 100 ribu siswa yang masih belum masuk dalam penempatan sekolah diyakini akan terserap sebelum batas akhir pendaftaran.
"Per jam ini, sebagian besar sudah tertampung. Yang belum masuk sekitar 100 ribu siswa. Insya Allah sampai pukul 21.00 WIB nanti seluruh peserta didik sudah bisa tertampung," ujarnya.
Sementara itu, untuk program Sekolah Unggulan atau Sekolah Maung, jumlah pendaftar tercatat mencapai sekitar 38 ribu siswa dengan daya tampung sebanyak 21.618 kursi.
Peserta yang tidak lolos seleksi akan diarahkan mengikuti proses penerimaan melalui jalur sekolah negeri lainnya maupun sekolah swasta yang masih memiliki kuota.
DPRD juga memastikan pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang nantinya harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
"Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir. Yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana sistemnya semakin baik, sosialisasinya lebih matang, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," pungkas Iswara.
(bba/sud)