.webp)
Pernyataan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda yang menyebut Jawa Barat sebagai wilayah "barbar" menuai respons dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi menilai pelabelan tersebut tidak mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Jawa Barat yang selama ini hidup berdampingan dalam keberagaman.
Pernyataan Permadi sebelumnya viral setelah ia menyinggung sejumlah kasus intoleransi yang pernah terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Dalam sebuah forum, ia berkelakar dengan mengaitkan kasus-kasus tersebut dengan akhiran nama daerah yang sama-sama berakhiran "bar", lalu menyebutnya sebagai perilaku barbar.
Dalam video yang beredar, Permadi diduga menghina masyarakat Sumbar dan Jabar. Hal itu ia sampaikan saat sedang berbicara di salah satu gereja di Amerika Serikat berapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permadi kemudian menyebutkan sejumlah kasus yang intoleransi dan persekusi berbasis agama yang ia ketahui. Beberapa di antaranya adalah pelarangan dan pembubaran kegiatan peribadatan yang terjadi di Jabar dan Sumbar.
Permadi lantas berseloroh di depan panggung tentang kedua insiden di dua wilayah itu. Ia menyebut hal semacam ini dengan menganalogikannya sebagai perilaku orang barbar dan terjadi di wilayah dengan nama berakhiran "bar".
"Nah itu satu di Jabar, yang satu di Sumbar," katanya.
"Saya juga aneh gitu, yang ada bar-bar-nya ini kok banyak orang barbar," tambahnya.
Merespons hal itu, Dedi mengatakan setiap kritik maupun pandangan yang berkembang di ruang publik harus disikapi secara dewasa. Namun, ia menegaskan bahwa Jawa Barat memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan.
"Saya sih selalu melihat segala sesuatu yang berkembang itu kita tanggapi secara dewasa, bahwa hari ini saya tegaskan orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran," ujar Dedi, Selasa (2/6/2026).
Dedi tidak menampik bahwa pernah terjadi sejumlah konflik yang dikategorikan sebagai tindakan intoleransi. Namun menurutnya, akar persoalan yang muncul di lapangan sering kali bukan semata-mata karena masyarakat Jawa Barat tidak toleran.
"Kalau ada konflik-konflik intoleransi lebih disebabkan karena satu, missed komunikasi, kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya," katanya.
Ia bahkan menilai banyak konflik yang mencuat selama ini justru melibatkan kelompok pendatang yang berkonflik dengan sesama pendatang di wilayah Jawa Barat.
"Kebetulan mereka menjadi urban di sini, seringkali berkonflik dengan sesama urban lagi. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah semakin redup, insya Allah Jawa Barat provinsi yang terbuka," ujarnya.
Dedi kemudian mempertanyakan dasar pelabelan "barbar" terhadap Jawa Barat. Baginya, kehidupan sosial masyarakat Jawa Barat justru menunjukkan tingkat keterbukaan yang tinggi dibanding banyak daerah lain di Indonesia.
"Provinsi mana yang seterbuka Jawa Barat? Itu aja. Gak ada, cuma Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata -bar, bagi Jawa Barat," tegasnya.
Sebagai contoh, Dedi menyoroti minimnya konflik antarsuku di Jawa Barat meskipun provinsi ini menjadi tujuan migrasi penduduk dari berbagai daerah. Menurutnya, kondisi itu menjadi bukti bahwa masyarakat Jawa Barat mampu menjaga harmoni di tengah keberagaman.
"Buktinya Jawa Barat semua orang bisa tinggal di sini dan nyaman. Pernah gak di Jabar ada konflik antarsuku? Berarti ucapan itu sebenarnya terpatahkan dengan kehidupan masyarakat yang harmoni," katanya.
Dedi juga menyinggung persoalan rumah ibadah yang selama ini kerap menjadi sorotan dan dijadikan dasar penilaian bahwa Jawa Barat tidak toleran. Menurutnya, konflik semacam itu pada umumnya dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan sosial yang mengedepankan musyawarah.
"Biasanya yang jadi sorotan adalah persoalan konflik rumah ibadah. Konflik rumah ibadah itu bisa diselesaikan dengan pendekatan yang harmoni, pendekatan yang biasanya ada konflik di lingkungan, dan selama ini selesai," ujar Dedi.
