Israel memutuskan menghentikan seluruh kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Keputusan itu diambil setelah laporan tahunan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual di wilayah konflik.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan pemerintahnya tidak lagi akan berhubungan dengan Guterres. "Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini," kata Danon, seperti dilansir AFP, Minggu (31/5/2026).
Danon mengecam laporan tersebut dan menilai tuduhan yang dilayangkan terhadap Israel tidak dapat diterima. Ia menuduh Sekretaris Jenderal PBB beserta timnya menyebarkan informasi yang tidak benar.
Baca juga: Nestapa Persib Sepekan Setelah Juara |
"Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," kata dia.
"Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima," imbuhnya.
Kecaman serupa juga disampaikan Kementerian Luar Negeri Israel. Pemerintah Israel menyebut pencantuman negaranya dalam daftar kekerasan seksual terkait konflik sebagai langkah yang memalukan dan tidak masuk akal.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menuding PBB telah kehilangan netralitas dan menjadikan Israel sebagai sasaran utama.
"Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," kata Marmorstein.
Dalam pernyataan resminya, Israel menegaskan tidak akan melakukan kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih menjabat.
Menanggapi sikap tersebut, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dengan Israel. "Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," kata Stephane.
Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan terlebih dahulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan. Pada Agustus tahun lalu, laporan tersebut telah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan ke dalam daftar pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.
Kelompok militan Hamas juga tercantum dalam daftar tersebut. Hamas dituduh melakukan kekerasan seksual selama serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, termasuk dugaan penyiksaan terhadap para sandera.
PBB menyatakan memiliki informasi yang kredibel mengenai dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Organisasi itu juga menyebut para inspektur PBB tidak mendapat akses ke fasilitas-fasilitas tersebut.
Israel membantah tuduhan tersebut dan menyatakan telah mengundang perwakilan PBB untuk melakukan pemeriksaan langsung. "Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang," kata Danon.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.
(wnv/sud)