Dinsos Bogor Ungkap Ada Bos Bengkel Omzet Puluhan Juta Terima Bansos

Dinas Sosial Kabupaten Bogor terus berupaya memperketat penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Berkaca dari berbagai temuan di lapangan, tidak sedikit penerima bansos yang secara administrasi tercatat layak menerima, tetapi dalam praktiknya justru memiliki kondisi ekonomi yang dinilai cukup mapan.

"Kadang-kadang kemapanan ekonomi keluarga tidak bisa dilihat dari penampilan semata," ujar Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (21/5/2026).

Farid mengungkapkan, laporan masyarakat menjadi salah satu dasar Dinsos melakukan metode jemput bola dan asesmen langsung ke lapangan. Menurut dia, selama ini banyak warga mempertanyakan ketimpangan penerima bantuan.

"Laporannya rata-rata ini ada kesenjangan. Si A sudah punya motor, rumahnya bagus, masih terima. Sedangkan si B hidup sendiri, tidak punya apa-apa, malah tidak dapat," kata Farid.

Karena itu, Dinsos menerapkan pola pengawasan berbasis masyarakat melalui labelisasi rumah penerima manfaat. Langkah tersebut dimaksudkan agar bantuan sosial tidak lagi terkesan tertutup dan sulit diawasi publik.

"Program ini jangan terkesan umpet-umpetan. Semua masyarakat juga harus tahu," ujarnya.

Farid bercerita temuan-temuan di lapangan mulai dari penerima ganda, warga dengan gelimang perhiasan, hingga bos bengkel.

"Penerimaan bansos biasanya jadi ajang keren-kerenan, jadi ajang pamer. Ada yang dandan menor untuk ambil bansos. Perhiasan di mana-mana. Lah kalau udah menor, perhiasan di mana-mana buat apa dapat bansos?" kata Farid.

"Hati-hati dengan case-case seperti ini. Lebih baik di-assessment saja. Tegas saja, konsisten saja," lanjutnya.

Menurut Farid, penyaluran bansos tidak bisa hanya mengandalkan penilaian kasat mata. Sebab, ada penerima yang terlihat sederhana karena tinggal di rumah kontrakan, namun ternyata memiliki kemampuan ekonomi besar.

Temuan lainnya adalah pemilik bengkel yang tercatat sebagai penerima bansos. Setelah dilakukan asesmen, orang tersebut diketahui mampu menggaji pegawainya hingga Rp24 juta per bulan.

"Secara kasat mata ini enggak punya. Tapi secara kemampuan ekonomi ternyata ada. Ini kasus-kasus yang begitu akan dilakukan assessment khusus," ujar Farid.

"Jadi berapa penghasilan dia sebulan kalau dia mampu menyiapkan Rp24 juta setiap bulan," sambungnya.

Belum lagi temuan pemulung sampah yang setelah ditelusuri memiliki penghasilan belasan juta rupiah per bulan. "Kalau melihat kondisi begini bagaimana, apa pantas menerima bansos?" tanya Farid.

Dinsos juga menegaskan akan lebih berhati-hati menilai warga yang jatuh miskin akibat praktik judi online maupun pinjaman online. Menurut Farid, kondisi tersebut berbeda dengan kemiskinan struktural yang memang membutuhkan intervensi negara.

"Kalau judol ceritanya lain. Kalau judol itu kita anggap bukan kemiskinan, tapi memang pilihan untuk menjadi miskin," kata Farid.

Saat ini, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 163 ribu keluarga penerima manfaat. Jika digabung dengan penerima BPNT, totalnya mencapai sekitar 380 ribu kepala keluarga.