.webp)
Nasib kurang mengenakkan dialami 13 kiai pengasuh pondok pesantren di Jawa Barat (Jabar). Mereka tertipu setelah dijanjikan bakal dibuatkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketiga belas kiai yang tertipu itu berasal dari berbagai daerah seperti Cirebon, Kuningan, Depok, Bekasi hingga Sukabumi. Mereka pun telah mengadukan kasus tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Pemuda Ansor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Semuanya bermula saat para kiai didatangi sekelompok orang yang mengaku berasal dari koperasi berinisial DSN. Para kiai itu dijanjikan bakal dibuatkan dapur MBG dengan syarat menyiapkan lahan seluas 400 meter.
Setelah lahannya tersedia, para kiai diminta untuk menyiapkan kontraktor sendiri demi bisa membangun dapur MBG. Namun sebelum membangun dapur MBG, para kiai diminta menyerahkan uang pendaftaran dengan nominal Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.
"Kepada kontraktornya juga, mereka yang berasal dari koperasi ini menjanjikan pembangunan itu akan dibayar secara bertahap. Bahkan ada yang menjanjikan, selesaikan dulu pembangunan kemudian baru dibayarkan," kata Pengurus LBH PP Pemuda Ansor sekaligus Advokat dan Koordinator Tim Hukum Pesantren Korban Dapur MBG Koperasi DSN, Afriendi Sikumbang saat berbincang dengan detikJabar, Selasa (12/5/2026).
Singkatnya, proses untuk membangun dapur MBG pun sudah dihitung dengan membutuhkan biaya senilai Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Sekelompok orang dari koperasi ini bahkan meminta fee kepada para kontraktor dengan nilai 8-10 persen atau sekitar Rp 72 jutaan per dapur MBG yang mau dibangun.
Bahkan untuk lebih meyakinkan, para kiayi sempat diajak berkunjung ke kantor koperasi di Cianjur yang telah terlebih dahulu mengelola MBG. Tanpa pikir panjang, sejumlah kiai maupun para kontraktor mengiyakan permintaan tersebut.
Setelah dapur MBG mencapai tahap 80 persen pembangunan, kecurigaan pun mulai muncul. Pihak koperasi itu tidak bisa dihubungi mulai akhir 2025 hingga sekarang.
"Jadi rata-rata sudah 80 persen pembangunannya. Dan rata-rata sudah sampe mengeluarkan Rp 700 juta sampai Rp 800 jutaan," ujar Afriendi.
Ketiga belas kiai di Jabar ini kemudian mengadukan kasus tersebut ke LBH PP Pemuda Ansor. Mereka meminta keadilan karena perkara ini berpotensi terus menambah daftar panjang korban penipuan.
Afriendi mengatakan, LBH PP Pemuda Ansor berencana untuk membuat laporan polisi pada pekan depan ke Bareskrim Polri. Sebab berdasarkan data yang dihimpun, kasus serupa juga bukan hanya terjadi di Jabar.
"Kalau data korban bertambah. Di Sumsel melalui jaringan NU itu kalau enggak salah itu ada sekitar 20 pesantren yang sudah kena kayak gini. Kita targetnya kan masih nunggu ini data-data dari pondok. Kita berharap yang 13 itu untuk awal ini. Jadi, minggu depan InsyaAllah mau kita lapor ke Bareskrim," ujarnya.
Menutup perbincnagannya, ia mengatakan para kiai yang tertipu modus program MBG berharap bisa mendapatkan keadilan. Sebab saat ini, para kiai tersebut merasakan malu lantaran kejadian ini telah mencoreng citra pesantren.
"Program ini kan jadi prioritas pemerintah sekarang, kemudian melibatkan pihak-pihak lain. Jadi karena kasus ini, itu merusak citra pesantren. Kiai-kiai itu merasa tertipu, dia juga merasa malu kalau di daerah itu katanya. Harapannya tentu mereka ingin ada proses penegakan hukum yang adil," pungkasnya.
(ral/dir)
