DPRD Kota Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola pendidikan di Kota Bogor agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Komitmen itu disampaikan langsung Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur saat menghadiri pemaparan sekaligus penandatanganan dukungan SPMB 2026 di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa (12/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Adityawarman menegaskan DPRD mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor yang terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan, khususnya dalam proses penerimaan peserta didik baru yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat.
"Kami dari pihak DPRD memberikan apresiasi dan mendukung penuh arahan-arahan tersebut, terutama sistem yang memang bertujuan membenahi tata kelola pendidikan," ujar Adityawarman.
Ia menambahkan, DPRD tidak hanya memberikan dukungan secara formal, tetapi juga akan ikut mengawal implementasi sistem tersebut agar program "Bogor Cerdas" benar-benar dirasakan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
"Saya akan berusaha mengawal agar sistem yang dibangun tetap transparan dan akuntabel," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPMB 2026. Bahkan, Komisi IV berencana memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah terkait guna memastikan kesiapan sistem di lapangan berjalan optimal.
"Kami dari Komisi IV akan mengundang kembali pihak Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan sistem yang dipaparkan sudah sesuai dengan kewenangan kami di Komisi IV," kata Fajar.
Menurut Fajar, keberhasilan pelaksanaan SPMB nantinya akan terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penerimaan siswa baru. Karena itu, DPRD juga membuka peluang membentuk posko pengaduan jika ditemukan kendala teknis maupun persoalan administratif selama proses berlangsung.
"Nanti kita akan bahas posko pengaduan seperti apa, semoga tahun ini lancar jadi tidak ada posko pengaduan," tambahnya.
Ke depan, DPRD Kota Bogor juga berencana memperluas pengawasan dengan melibatkan pihak sekolah secara langsung agar pelaksanaan SPMB 2026 berjalan seragam, adil, dan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bogor.
Simak Video "Belajar Kehidupan Lewat Pendidikan"
(dir/dir)