.webp)
Rencana pengambilalihan Bandung Zoo oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memasuki tahap pembahasan serius. Rencana itu disiapkan demi menyelamatkan satwa dan keberlangsungan operasional kebun binatang tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, koordinasi lintas pihak terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi Bandung Zoo yang hingga kini masih berada dalam masa transisi pengelolaan.
"Ini kami sedang dalami, saya sudah koordinasi dengan teman-teman dari Pemkot Bandung, dengan BKSDA, dengan pengelola di lapangan," ujar Herman, Kamis (7/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: 11 Lembaga Daftar Jadi Pengelola Bandung Zoo |
Menurut Herman, keinginan utama dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi adalah memastikan kondisi satwa dan pegawai tetap aman selama proses transisi berlangsung.
"Yang paling penting, tugas dari Pak Gub memastikan satwa dan pegawai dalam kondisi aman. Satwanya sehat dan sejahtera, demikian juga pegawai. Yang paling penting itu. Satwa dan pegawai harus aman," katanya.
Saat ini, setelah masa pendampingan dari Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan berakhir pada 5 Mei 2026, tanggung jawab sementara berada di tangan Pemerintah Kota Bandung dengan dukungan penuh dari Pemprov Jabar.
"Dan kami pastikan sampai akhir Mei, itu kami tanggung jawab. Artinya ada waktu 3 minggu. Karena kemarin dari BKSDA tanggung jawab sampai 5 Mei. Dan sekarang, yang tanggung jawab untuk pegawai dan satwa itu Pemkot Bandung dan di-backup oleh kami," jelas Herman.
Di tengah ketidakpastian pengelola baru, opsi pengambilalihan oleh Pemprov Jabar kini mulai disiapkan. Herman menegaskan, Gubernur Dedi Mulyadi sudah menyatakan komitmen untuk mengambil alih pengelolaan Bandung Zoo apabila proses pemilihan lembaga konservasi menemui kendala.
"Pak Gubernur sudah menyampaikan, apabila nanti ada kendala, ini kan beauty contest mudah-mudahan lancar. Kalaupun terkendala, Pemprov siap untuk take over ya agar Kebun Binatang Bandung ini bisa diselamatkan. Pak Gubernur sudah komitmen itu dan kami sendiri sedang menjajaki prosesnya," ujarnya.
Meski begitu, Pemprov tetap berharap proses seleksi pengelola baru bisa berjalan lancar agar Bandung Zoo segera mendapatkan kepastian pengelolaan. "Mudah-mudahan lancar beauty contest, kalaupun nanti satu dan lain hal, Pemprov siap untuk take over," katanya.
Terkait skema pengambilalihan, Herman mengungkapkan Pemprov Jabar saat ini masih mendalami bentuk kelembagaan yang akan digunakan. Sebab, pengelolaan kebun binatang harus memenuhi syarat sebagai lembaga konservasi resmi.
"Ini masih didalami. Kan harus ada syarat lembaga konservasi. Jadi kami sedang konsultasi dengan BKSDA, karena harus sesuai mekanisme dan sesuai dengan prosedur. Dan itu kita akan tetapkan, tetapi tidak pakai lama," ungkapnya.
Ia menegaskan, proses tersebut harus dipercepat karena menyangkut nasib ratusan satwa dan pegawai yang membutuhkan kepastian. "Karena ini berpacu dengan waktu ya, jangan sampai gara-gara kelembagaan, nanti satwa terganggu, pegawai juga tidak ada kepastian," tegas Herman.
Untuk sementara, masa transisi pengelolaan Bandung Zoo masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung sebagai pemilik aset. Namun Pemprov Jabar memastikan siap turun tangan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
"Jadi transisi ini menjadi tanggung jawab Pemkot, karena itu aset Pemkot, tetapi dibackup oleh Pemprov. Jadi kalau ada kesulitan, Pemprov langsung (bertindak)," pungkasnya.
(bba/dir)
