.webp)
Pemkot Bandung kembali harus memutar otak untuk mengatasi persoalan penanganan sampah. Hal ini menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berlaku sejak Senin (4/5/2026) kemarin, yang dipastikan membuat anggaran pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti membengkak.
Sebagai informasi, Pemkot Bandung rata-rata melakukan 127 ritase pengiriman sampah ke TPA Sarimukti setiap harinya. Seluruh armada truk pengangkut tersebut menggunakan BBM nonsubsidi jenis Dexlite.
Per Senin kemarin, harga Dexlite melonjak Rp 2.400 per liter, dari semula Rp 23.600 menjadi Rp 26.000 per liter. Lonjakan harga inilah yang memicu pembengkakan signifikan pada pos anggaran operasional pengangkutan sampah di Kota Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, angkutan persampahan kita itu tidak menggunakan BBM bersubsidi, tapi yang nonsubsidi. Tentu akan berdampak dengan adanya situasi global seperti saat ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung Darto, Rabu (6/5/2026).
Darto menjelaskan, berdasarkan kalkulasi DLH saat terjadi kenaikan BBM nonsubsidi fase pertama, anggaran pengangkutan sampah Kota Bandung diprediksi hanya cukup untuk 10 bulan. Namun, setelah kenaikan terbaru ini, anggaran tersebut semakin terkikis dan diperkirakan hanya mampu membiayai operasional selama 9 bulan, terhitung sejak Januari 2026.
Kendati demikian, Darto menjamin kendala anggaran tersebut dapat teratasi melalui mekanisme APBD Perubahan 2026. Kekurangan dana untuk pengangkutan sampah akan langsung ditutup dalam pembahasan anggaran tersebut.
"Jadi, tenang. Karena masih ada nanti momen APBD Perubahan," ujarnya.
Selain mengandalkan APBD Perubahan, DLH Kota Bandung juga memiliki skema cadangan anggaran BBM untuk memastikan truk tetap beroperasi hingga Januari tahun berikutnya. Langkah antisipasi ini dilakukan guna menghadapi masa transisi sebelum APBD tahun anggaran baru disahkan.
"Kemudian kita antisipasi biasanya memiliki cadangan simpanan BBM itu sampai dengan Januari. Ingat loh, ya, Januari itu belum diketok anggarannya. Artinya dengan menggunakan sistem RFID-nya Pertamina, yang pakai kartu itu, biasanya kita tuh masih nyimpen stok sampai dengan bulan Januari," ungkapnya.
Darto menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti akibat siklus birokrasi anggaran. Dengan cadangan stok yang ada, pengangkutan sampah dipastikan tetap berjalan normal pada masa pergantian tahun.
"Jadi enggak ada jeda tuh dari Desember ke Januari itu. Meskipun siklus anggaran kan belum normal berjalan, tapi kita tidak pernah terganggu di siklus yang itu. Karena kita selalu mencadangkan sampai dengan bulan Januari," tuturnya menambahkan.
DLH memperkirakan total biaya pembelian BBM untuk armada truk sampah dalam setahun bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Darto menekankan bahwa fluktuasi harga BBM tidak boleh mengganggu ritme pengangkutan sampah di lapangan.
"Tentu berdampak terhadap pembiayaan, tapi pengangkutan tidak boleh kena dampak. Harus normal, karena kalau kita hitung kontraksi terhadap pengurangan bulan itu kan bisa diatasi di perubahan," pungkasnya.
(tya/tya)
