Iwan Suryawan Soroti Layanan Dasar dan Aset Nganggur Jabar

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menegaskan pentingnya pembenahan layanan dasar sebagai fondasi utama pembangunan di Jawa Barat. Infrastruktur jalan, pendidikan, hingga layanan kesehatan dinilai harus terus ditingkatkan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurut Iwan, perbaikan infrastruktur menjadi langkah awal yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. "Layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan kita dengan gubernur ingin jalan mulus dulu, sok muluskan dulu agar distribusi lancar," ujar Iwan saat berbincang di detikPagi, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, fokus awal pembangunan di Jawa Barat tahun ini diarahkan pada perbaikan jalan provinsi. Langkah ini nantinya akan diperluas ke jalan kabupaten melalui dukungan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Sekarang di jalan provinsi dulu nanti kemudian turun ke jalan kabupaten, kita support itu agar distribusi dan ekonomi berjalan," katanya.

Namun, pembangunan tidak boleh berhenti pada infrastruktur fisik semata. Iwan menekankan pentingnya kesiapan sektor pendidikan sebagai penopang utama masa depan tenaga kerja di Jawa Barat.

"Setelah jalan, pastikan pendidikan ini disiapkan karena setelah sekolah akan bekerja. Jadi infrastruktur dasar diperhatikan, sekolah baru, kesehatan ini kan juga kebutuhan yang kejar-kejaran di pelayannya," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan sekolah baru wajib diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia, terutama tenaga pengajar. Sebab ke depan, ia mengkhawatirkan terjadinya krisis guru akibat minimnya rekrutmen ASN.

"Saat tambah sekolah baru, sumber daya gurunya harus disiapkan. Sebab banyak yang pensiun tapi tidak ada perekrutan PNS. Ini harus diperhatikan," tegasnya.

Hal serupa juga berlaku di sektor kesehatan. Selain pemenuhan fasilitas fisik, pemenuhan kebutuhan tenaga medis masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah provinsi.

"Demikian juga kesehatan selain fasilitas, sumber tenaganya tapi ruang untuk masuknya belum banyak. Yang kita harapkan kebutuhan dasar ini kita rasakan langsung dampaknya untuk masyarakat," kata Iwan.

Di sisi lain, Iwan turut menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal. Padahal, aset-aset tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah di tengah tekanan anggaran.

"Aset itu banyak cuma seberapa efektif dan efisien aset itu. Jangan sampai pemerintah memberikan tambahan modal tapi gak berpengaruh dan ini yang sedang dievaluasi di BUMD di Jabar karena dalam BUMD pasti ada aset," ujarnya.

Menurutnya, potensi aset yang tidak dimanfaatkan secara maksimal merupakan kerugian bagi daerah. Terlebih saat ini terjadi tren pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat.

"Jadi aset yang ada ini sayang kalau tidak dimanfaatkan dan tidak mendapat tambahan pendapatan karena di APBD 2026 transfer daerah berkurang Rp2,4 triliun dan mempengaruhi program pembangunan," jelasnya.

Iwan mengungkapkan, saat ini evaluasi besar-besaran tengah dilakukan terhadap jajaran BUMD milik Pemprov Jabar. Salah satu opsi yang muncul adalah kemungkinan penggabungan (merger) unit usaha untuk meningkatkan efisiensi.

"Di tengah itu ada aset yang kurang perhatian, tambah modal tapi bangkrut dan terjadi mis manajemen yang ini sedang dievaluasi semua. Apakah nanti bumd digabung, ini yang sedang dianalisa," katanya.

"Banyak aset yang dimiliki, misalnya bjb dia sudah bagus tapi tetap kita ingin lebih maksimal lagi. Kemudian ada jaswita, ada yang mengelola sumber energi, kalau mungkin kita simpelkan jadi anggaran bisa efektif," lanjut dia.

Menurut Iwan, kunci utama perbaikan BUMD terletak pada kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi yang sehat. "Pilihan SDM pengelolanya yang harus selektif, harus dibenahi dan organisasinya juga. Harusnya kan untung malah tambah utang," pungkasnya.