.webp)
Viralnya video ribuan sepeda motor listrik (molis) berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut-sebut untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat menuai sorotan dari DPRD.
Di tengah program efisiensi anggaran dan masih adanya keluhan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengadaan kendaraan tersebut dinilai belum tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan perbaikan layanan MBG sebelum memikirkan fasilitas penunjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harusnya fokus dulu pada pelayanan MBG ke masyarakat dan menjawab apa yang jadi keluhan dengan meningkatkan masyarakat sehingga tidak ada lagi nada sumbang dalam penerimaan MBG," ujar Iwan, Selasa (7/4/2026).
Ia menilai, fondasi program harus diperkuat terlebih dahulu, mulai dari sistem hingga mekanisme di lapangan. Menurut Iwan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG masih banyak ditemukan, terutama dalam proses memasak hingga distribusi makanan ke masyarakat.
"Ini dulu harus dikuatkan, mekanisme, sistem dan semua harus berjalan baik, baru alat penunjang diberikan. Itupun yang harus menunjang pekerjaan layanan sampai ke masyarakat, bukan yang sifatnya pribadi," katanya.
"Karena masih banyak evaluasi dalam pelayanan itu mulai dari proses memasak hingga distribusi, itu yang paling penting," sambungnya.
Ia tidak menampik bahwa kebutuhan alat transportasi memang ada, namun bukan menjadi prioritas utama saat ini.
"Betul mungkin perlu alat transportasi, tapi tidak harus jadi prioritas, yang prioritas hari ini adalah bagaimana penyelenggara SPPG itu memastikan semua hasil kerja mereka itu diterima dan masyarakat itu bisa merasa puas dengan MBG dan tidak ada kendala masalah distribusi, dan segala macam," ucapnya.
Lebih jauh, Iwan juga menyoroti fungsi kendaraan tersebut yang dinilai lebih bersifat personal ketimbang menunjang layanan langsung ke masyarakat.
"Motor itu kan untuk pribadi, bukan layanan. Kalau untuk layanan mungkin kita akan lebih support karena percepatan distribusi yang perlu jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan," tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar pengadaan tersebut dikaji ulang, terlebih dalam situasi efisiensi anggaran. Karenanya, ia menyayangkan adanya pengadaan motor listrik untuk Kepala SPPG tersebut.
"Jadi harus dipertimbangkan, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, baru silahkan lah (kasih motor). Tapi perlu diingat kita sedang efisiensi, ini bukan prioritas jadi jangan dulu, masing-masing sudah punya fasilitas untuk mensuport kegiatan," ujarnya.
"Gini dulu deh, rapiin supaya yang diinginkan Presiden itu bisa diterima masyarakat dengan baik, setelah SPPG bagus baru lah. Tapi lihat dulu kekuatan anggaran kita. Ini tidak sesuai Inpres 1 Tahun 2025 soal efisiensi anggaran. Itu saja acuannya," pungkasnya.
(bba/yum)
