.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung pabrik genteng di kawasan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program "gentengnisasi" atas arahan Presiden guna memperkuat penggunaan material lokal dalam proyek perumahan nasional.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady. Kehadiran para tokoh ini mempertegas sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam menyukseskan program perumahan rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan program gentengnisasi wajib berjalan sesuai dengan ketentuan dan tata kelola yang berlaku. "Pelaksanaan program gentengnisasi ini harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Menteri Ara usai meninjau lokasi produksi genteng, Selasa (14/04/2026).
Ia menjelaskan, kunjungan ke Plered bertujuan memastikan kesiapan pelaku UMKM genteng lokal dalam memenuhi kebutuhan material perumahan, khususnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat, agar sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri.
Selain BSPS, potensi penggunaan genteng lokal juga terbuka lebar di sektor rumah subsidi. Pada 2025, tercatat sebanyak 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat dengan kebutuhan sekitar 730 keping genteng per unit. Pemerintah mendorong agar seluruh proyek tersebut memprioritaskan produk lokal.
"Tahun ini pelaksanaan BSPS di Jawa Barat sebanyak 40.000 unit. Satu unit rumah membutuhkan kurang lebih 300 pcs genteng. Jika kita dorong menggunakan genteng lokal dengan harga sekitar Rp2.300 per pcs, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp27,6 miliar untuk UMKM genteng lokal," paparnya.
Menurut Maruarar, langkah ini menjadi strategi konkret pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas melalui intervensi program yang nyata. "Kita doakan UMKM genteng lokal bisa naik kelas melalui program gentengnisasi ini, karena skalanya besar dan berkelanjutan," pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan perlindungan asuransi bagi para pekerja industri genteng. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor informal.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat meninjau sentra produksi genteng di wilayah Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.
Dedi menjelaskan, Pemprov Jabar akan menanggung asuransi ketenagakerjaan bagi para karyawan pabrik genteng. Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pekerja.
"Pemprov akan masuk memberikan asuransi ketenagakerjaan bagi para pekerja genteng. Ini bentuk perlindungan agar mereka bekerja dengan tenang dan lebih produktif," ujar Dedi kepada para pekerja pembuat genteng.
Meski demikian, Dedi menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Ia mendorong para pengusaha genteng untuk turut berkontribusi dengan menaikkan upah pekerja secara layak.
Ia menyoroti kondisi upah di sejumlah daerah sentra produksi, seperti Cianjur, Garut, hingga Kuningan, yang menurut pantauannya masih berada di bawah Rp50.000 per hari.
"Kalau upahnya hanya Rp30 ribu sampai Rp50 ribu, sulit bagi pekerja untuk keluar dari kemiskinan. Maka pengusaha juga harus menaikkan upah, minimal ada kenaikan yang berdampak," katanya.
Farid Bambang, salah satu pengusaha genteng, menyatakan kesiapannya untuk menaikkan upah buruh perajin genteng. Namun, ia mensyaratkan agar program Gentengisasi berjalan lancar terlebih dahulu sehingga arus kas perusahaan stabil.
"Selama ini kita hanya bertahan hidup, karena pesanan lesu. Kami siap menyesuaikan upah para pekerja setelah berjalannya program sehingga ada uang masuk," singkatnya.
(iqk/iqk)
