.webp)
Kunjungan wisatawan ke Jawa Barat terus menunjukkan tren positif. Namun, durasi kunjungan yang singkat menjadi catatan krusial. Fenomena ini memicu pemerintah daerah untuk menggeser fokus, dari sekadar mengejar kuantitas kunjungan menjadi penguatan kualitas pengalaman wisata.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat tengah merancang strategi baru untuk 2026. Fokusnya adalah memperkuat pengelolaan destinasi berbasis konsep 4A: administrasi, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Iendra Sofyan, mengungkapkan bahwa lonjakan kunjungan masih terus terjadi, terutama pada momentum Lebaran dan libur panjang beberapa waktu lalu.
Data tahun 2025 mencatat kunjungan wisatawan nusantara menembus angka 91,7 juta, melampaui target yang ditetapkan. Namun ironisnya, rata-rata lama tinggal (length of stay) wisatawan justru menyusut menjadi sekitar 1,4 hari.
"Maka di tahun kini kita lebih fokus pada mutu pengalaman wisata melalui layanan profesional, destinasi nyaman dan aman, serta wisatawan bernilai tambah, karena sekarang wisatawan dapat melakukan perjalanan singkat melalui peningkatan infrastuktur di Jawa Barat," ujar Iendra, Minggu (12/4/2026).
Masifnya pembangunan infrastruktur di Jawa Barat ternyata mengubah pola perjalanan. Akses yang kian mudah membuat pelancong lebih memilih perjalanan singkat (day trip) tanpa menginap.
"Karena, ibaratnya sekarang pagi masyarakat bisa sarapan kupat tahu di Bandung kemudian makan siang empal gentong di Cirebon karena jarak tempuhnya hanya satu setengah jam melalui infrastruktur yang ada," jelas Iendra.
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk merumuskan formula agar wisatawan tidak sekadar datang, tetapi juga betah tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja di daerah.
Guna menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jabar mulai membenahi tata kelola destinasi dari aspek fundamental. Konsep 4A diimplementasikan secara konkret di lapangan, mulai dari penataan kawasan hingga kepastian administrasi.
"Dengan terdaftarnya wahana di tempat wisata hal itu dapat memberi kepastian dan jaminan keamanan bagi pengunjung untuk menikmati wahana di tempat wisata. Penataan juga harus jelas, mulai dari zonasi, lokasi usaha, hingga pengaturan parkir. Tidak boleh semrawut," katanya.
Tahun 2026 diproyeksikan menjadi titik balik bagi pariwisata Jawa Barat. Fokus pemerintah tidak lagi sekadar mengejar angka statistik jumlah wisatawan, melainkan kedalaman kualitas pengalaman yang dirasakan pengunjung.
Selain itu, pengembangan pariwisata juga diarahkan pada prinsip keberlanjutan dengan mengangkat identitas lokal sebagai daya tarik utama yang autentik.
"Pengembangan pariwisata yang menjaga lingkungan dan budaya serta memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat," pungkasnya.
(bba/orb)
