Sekda Jabar: Integritas Pemerintahan Tak Bisa Lagi Ditawar-tawar

Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menghadiri agenda seminar DPD Korps Alumni KNPI Jabar bersama KPK tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di momen itu, Herman menegaskan integritas sebuah pemerintahan tidak bisa lagi ditawar dalam faktor apapun.

Herman mengapresiasi inisiasi DPD Korps Alumni KNPI Jabar yang telah menggelar diskusi tersebut. Sebab menurutnya, masyarakat pun harus diedukasi mengenai pentingnya menjaga integritas dalam sektor pemberantasan kasus korupsi.

"Kami sangat respect karena salah satu syarat agar pembangunan ini efektif, efisien, dan ujungnya bisa mewujudkan Jabar istimewa, ya kita harus bisa menjaga integritas. Integritas saya kira sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi sekarang di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, kecepatannya sangat tinggi," katanya di Gedung Merdeka Bandung, Jumat (10/4/2026).

Menurut Herman, integritas sebuah pemerintahan harus konsisten dijalankan, termasuk di 27 kabupaten/kota di Jabar. Integritas itu juga perlu diiringi komitmen dari masyarakar, termasuk dari kalangan dunia usaha.

"Dengan integritas yang baik, maka kita kedepankan pencegahan dalam korupsi. Karena tidak mungkin orang melakukan korupsi, siapapun, apabila integritasnya baik, apabila integritasnya bagus," ungkapnya.

Lebih lanjut, Herman menyinggung tentang survei penilaian integritas (SPI) Jabar yang mencapai 71.85 poin. Capaian tersebut menurutnya, jadi bukti konsistensi Pemprov Jabar dalam memberi pelayanan ke masyarakat.

"Dan tentu tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap integritas ini. Paling tidak di awal kepemimpinan Pak Gubernur, sekarang sudah satu tahun, yang mudah-mudahan kami bisa menjaga terus, termasuk kualitas pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publiknya lebih cepat, lebih ringkas, lebih murah, lebih baik, lebih aman," tuturnya.

Kemudian, Herman juga menyatakan angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK untuk Pemprov Jabar berada di nilai yang mengesankan yaitu 87.76. Ia memastikan capaian tersebut akan terus dijaga dan ditingkatkan untuk memberi pelayanan publik secara maksimal.

"Kita lihat misalnya di layanan pajak kendaraan bermotor, ya. Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran bahwa untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak perlu membawa KTP pemilik pertama. Ini kan luar biasa, disambut antusias oleh masyarakat," ungkapnya.

"Bahkan pada saat beberapa hari ternyata masyarakat belum mendapatkan layanan yang baik, langsung viral, dan Pak Gubernur tidak sungkan memberikan tindakan. Salah satunya di Samsat di Kota Bandung, Pak Gubernur memberhentikan sementara. Karena kami harus mendalami lebih jauh, tentu nanti keputusan permanennya ada di Pak Gubernur. Tapi paling tidak ini bukti keseriusan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat menjaga integritas dan kepentingan, termasuk di dalamnya dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, semakin berkualitas," pungkasnya.