.webp)
ITB menggelar diskusi bersama sejumlah pakar mengenai pemerataan akses digital. Dalam diskusi tersebut, muncul kesepahaman bahwa upaya pemerataan internet di Indonesia tidak bisa menggunakan pendekatan tunggal karena faktor kondisi geografis, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi RI Denny Setiawan mengatakan, saat ini, kombinasi pemerataan teknologi sudah dijalankan untuk pemerataan akses digital. Sebab jika menggunakan satu pendekatan semata, kondisi itu jauh menjawab tantangan konektivitas di Indonesia yang punya geografis ribuan pulau.
"Pemerataan akses digital itu ada yang pakai kabel, pakai FWA, mobile broadband. Itu kesimpulannya saling melengkapi, karena enggak semuanya bisa pakai kabel, harus ada beberapa pakai seluler," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah pun sudah melakukan sejumlah formulasi untuk pemerataan digital menggunakan FTTH (Fiber to the Home), FWA (Fixed Wireless Access), serta mobile broadband. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan digital, meskipun berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
Meski demikian, Denny menyatakan bahwa fiber optik masih menjadi teknologi utama yang digunakan untuk infrastruktur pemerataan digital secara nasional. Setelah itu, kolaborasi pembangunan bisa dilakukan melalui teknologi turunannya seperti jaringan seluler maupun fiber to the home (FTTH).
"Emang harus dibangun fiber sebagai backbone-nya kan. Nah, baru setelah itu untuk plasma-nya tadi bisa tiga ini, bisa selular, ya, FTTH," jelasnya.
Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB, Ian Josef Matheus Edward mengatakan, upaya untuk mempercepat dan memperluas akses jaringan internet masih menghadapi tantangan besar. Kondisi ini menurutnya justru berpotensi menghambat pembangunan jaringan, termasuk pengembangan FWA dan infrastruktur pendukungnya.
"Jangan sampai kebijakan daerah malah membebani masyarakat. Tujuan kita itu supaya layanan bisa terjangkau," kata dia.
Dia menilai bahwa sistem FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sementara FWA memberikan fleksibilitas dan kecepatan penggelaran. Keduanya perlu diposisikan sebagai solusi komplementer untuk memperluas akses digital.
Ia mencontohkan, pembangunan satu BTS di daerah tertinggal bisa meningkatkan perputaran ekonomi hingga ratusan juta rupiah. "Kalau ekonomi masyarakat meningkat, otomatis pajak juga naik. Itu efek domino yang kita kejar," ujarnya.
Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan menuturkan bahwa sistem FTTH membutuhkan investasi besar dan pembangunan infrastruktur yang kompleks. Sementara FWA dihadapkan pada keterbatasan spektrum serta kualitas layanan.
"FTTH tetap menjadi backbone utama dalam menghadirkan konektivitas yang stabil dan berkapasitas tinggi, sementara FWA berperan sebagai pelengkap untuk memperluas jangkauan layanan serta membuka peluang pasar baru," kata Hendra.
Ia menambahkan, dinamika harga layanan FWA di pasar memang tidak berdampak langsung pada FTTH. Namun, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian pelaku industri dalam membentuk ekspektasi harga ke depan.
"Kami melihat FTTH, FWA, dan selular bukan sebagai kompetitor, melainkan sebagai solusi yang saling melengkapi. Dukungan regulasi dan insentif yang tepat akan sangat menentukan kecepatan industri dalam memperluas jangkauan layanan. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan pelanggan dan kondisi wilayah, kami optimistis dapat menghadirkan konektivitas yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau," pungkasnya.
(ral/tya)
