DPRD Jabar Gas Pol Efisiensi, Pangkas Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Isu krisis energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah mulai terasa gaungnya hingga ke daerah. Pemerintah mendorong efisiensi di berbagai sektor, termasuk di tingkat daerah.

Di Jawa Barat, DPRD mengaku sudah lebih dulu bergerak dan kini siap meningkatkan langkah penghematan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menegaskan bahwa efisiensi bukan kebijakan dadakan. Upaya penghematan bahkan sudah berjalan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

"Kalau efisiensi kita sudah mulai sejak keluar Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kita sudah melakukan bahkan sebelum ada gonjang-ganjing WFH kita sudah duluan tiap Kamis," ujar Iwan, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadapi potensi tekanan energi ke depan. Kini, tinggal bagaimana kebijakan itu ditingkatkan sesuai kebutuhan situasi.

"Sehingga nanti antisipasi terhadap kondisi besok kita akan lebih tingkatkan lagi, termasuk di sektor energi yang krusial. Jadi sekarang ibarat kendaraan sedang berjalan, tinggal speednya mau dinaikkan ke berapa, jadi sudah dilakukan menghadapi itu," katanya.

Efisiensi yang dilakukan DPRD Jabar juga berdampak langsung pada pola kerja, terutama dalam kegiatan perjalanan dinas. Sejumlah agenda yang dinilai tidak mendesak mulai dipangkas, termasuk kunjungan ke luar daerah.

"Yang jelas kita sudah menghilangkan perjalanan dinas luar provinsi. Biasanya ada kunjungan ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan itu sudah tidak ada," ungkap Iwan.

Bahkan, perjalanan ke luar negeri sudah lama dihentikan. DPRD memilih fokus pada kerja-kerja pengawasan di dalam daerah demi memastikan program pemerintah berjalan maksimal.

"Luar negeri apalagi dari periode lalu sampai sekarang kita tidak ada perjalanan luar negeri. Jadi betul-betul kita mengefisienkan kerja dengan fokus bagaimana pembangunan di Jawa Barat," tegasnya.

Langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah provinsi, terutama di tengah tantangan ekonomi dan energi yang tidak menentu.

"Ini yang kita kuatkan karena kita harus memastikan program gubernur, program Pemprov Jabar itu betul-betul jalan di lapangan jadi kita melakukan pengawasan di wilayah sendiri," kata Iwan.

Meski demikian, efisiensi yang dilakukan DPRD Jabar belum berhenti. Evaluasi akan terus dilakukan untuk mencari celah efisiensi lain yang bisa dioptimalkan.

"Tapi nanti kita lihat lagi mana yang harus diefisienkan lagi, ditingkatkan lagi," pungkas Iwan.