.webp)
Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang 1 April 2026 memicu keresahan masyarakat. Antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi potret kepanikan publik, meski pemerintah telah menjamin tidak ada kenaikan harga dalam waktu dekat.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah untuk meredam keresahan yang terlanjur meluas. "Kehadiran pemerintah dalam menenangkan masyarakat dan menyampaikan kondisi ril yang ada saat ini soal BBM," kata Iwan saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).
Ia mencontohkan kabar tertahannya kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz. Pemerintah, kata dia, harus secara berkala menyampaikan informasi terkini guna menjawab isu bahan bakar tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Termasuk kondisi dua kapal tanker yang tertahan di Selat Hormuz gimana, itu harus disampaikan informasinya kepada masyarakat agar masyarakat tidak panik. Belum naik saja kan sudah menimbulkan antrean," ujar Iwan.
Iwan menilai transparansi informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak kepanikan akibat isu yang belum terverifikasi. Terlebih, situasi global yang fluktuatif turut memengaruhi persepsi publik terhadap ketersediaan energi.
Di sisi lain, Iwan juga menyoroti konflik internasional yang berpotensi berdampak pada stabilitas energi dan ekonomi dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan langkah antisipatif sejak dini.
"Kemudian soal peperangan yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Harus ada langkah-langkah dan antisipasi untuk masyarakat soal potensi kelangkaan dan kenaikan harga, harus diantisipasi," katanya.
Tak hanya sektor energi, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global. Ketersediaan bahan pokok harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak semakin terbeban.
"Ketahanan pangan harus dikuatkan, suplai makanan harus siap. Ini memang cukup menguras pemikiran baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah," ungkapnya.
Iwan menegaskan hal paling utama saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terganggu oleh isu yang belum tentu terjadi.
"Yang harus segera dipastikan bahwa kebutuhan masyarakat itu ada, tetap terpenuhi dan jangan panik. Di sini diperlukan kehadiran pemerintah untuk membuat masyarakat tenang," pungkasnya.
(iqk/iqk)
