.webp)
Polemik pengelolaan Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung kembali mencuat setelah kematian harimau Benggala belum lama ini. Menyikapi kondisi tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat membuka opsi pemindahan satwa dilindungi ke lembaga konservasi lain di wilayah Jawa Barat.
Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya menjaga kesejahteraan satwa, terutama di tengah tingginya kebutuhan biaya pakan. Pasalnya, apabila asupan nutrisi tidak terpenuhi, kondisi satwa dikhawatirkan akan semakin terancam.
Namun, rencana tersebut menuai kritik. Kepala Pusat Studi Lingkungan Fakultas Komunikasi Unpad, Herlina Agustin, menilai bahwa pemindahan satwa bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Bandung Zoo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dikirim ke lembaga konservasi lain, tetap akan jadi bahan jualan, misalnya ke Cikembulan, dia kan punya tiket masuk, itu jadi barang dagangan lagi," kata Herlina kepada detikJabar, Selasa (31/3/2026).
Ia justru mempertanyakan mengapa operasional Bandung Zoo tidak segera dibuka kembali sebagai solusi utama.
"Kalau gitu, kenapa Bandung Zoo gak dibuka lagi?" tanya Herlina.
Menurut Herlina, pemindahan satwa ke lokasi lain tidak hanya membutuhkan biaya besar, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan satwa itu sendiri. Proses pemindahan dinilai dapat memicu stres pada hewan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian.
"Biaya besar, keselamatan satwanya juga rentan. Biasa ada yang mati lagi," ungkap Herlina.
Ia menekankan bahwa keberlangsungan hidup satwa di Bandung Zoo selama ini sangat bergantung pada pemasukan dari tiket pengunjung. Oleh karena itu, membuka kembali operasional kebun binatang dinilai sebagai langkah paling realistis untuk menjamin keberlanjutan perawatan.
"Kalau ada yang masuk, untuk biaya dan perawatan, kan berjalan lagi," tuturnya.
"Kita kan mau bicara kesejahteraan satwa, berarti buka lagi," tegas Herlina.
Di sisi lain, bantuan dari pihak eksternal seperti yang disampaikan PDI Perjuangan melalui Ono Surono dinilai hanya bersifat sementara. Bantuan tersebut, menurut Herlina, belum mampu menjawab persoalan mendasar terkait kebutuhan pakan hingga kesejahteraan karyawan.
"Itu hanya sementara, tidak menyelesaikan seluruh masalah (terkait bantuan PDI Perjuangan)," ujarnya.
Herlina juga menyoroti konflik dualisme manajemen yang terjadi di tubuh Bandung Zoo. Menurutnya, ketidakselarasan ini justru memperburuk keadaan dan berdampak langsung pada pegawai serta satwa yang ada di dalamnya.
"Mereka dua-duanya tidak mau mencari solusi, akhirnya yang kasihan pegawainya dan juga satwanya," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai pembagian tanggung jawab antara BBKSDA Jawa Barat yang menangani satwa dan Pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab terhadap karyawan justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
"Itu hanya membakar uang saja, mending buat perbaikan jalan raya," tutur Herlina.
Sebagai penutup, Herlina juga menyinggung tanggung jawab moral BBKSDA Jawa Barat atas kematian satwa yang terjadi. Ia menilai, seharusnya ada permintaan maaf kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"BBKSDA harusnya minta maaf ke publik dengan ada kejadian ini karena gagal menyelamatkan satwanya," ujarnya.
"Kalau Harimau Sumatera atau Orangutan yang mati, ramenya bisa sampai internasional," tambahnya.
(wip/dir)
