.webp)
Upaya pemerintah pusat dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) melalui rencana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagi Pemprov Jabar, kebijakan tersebut bukan hal baru dan bahkan telah diterapkan sejak lama.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut bahwa sistem kerja fleksibel seperti WFH telah berjalan di lingkungan pemerintahannya dan terbukti memberikan dampak positif, terutama dalam menekan penggunaan BBM.
"Dengan WFH kita kan sudah lama BBM-nya berkurang. Kita kan sudah berlangsung lama, artinya tidak ada problem dengan itu semua," kata Dedi, Senin (30/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim, kebijakan tersebut berhasil memangkas penggunaan BBM untuk operasional ASN hingga hampir setengahnya. Selain itu, pengeluaran rutin pemerintah juga ikut mengalami penurunan.
"Berdampak itu, pada belanja pemerintahnya, belanja rutinnya menjadi menurun. Kan itu sudah lama, BBM-nya nurun hampir setengahnya," ungkapnya.
Menurut Dedi, efektivitas kebijakan WFH tidak diukur dari pola kerja pegawai, melainkan dari hasil pembangunan yang dicapai. Ia menilai, selama capaian pembangunan tetap berjalan baik, maka sistem kerja yang diterapkan dapat dikatakan berhasil.
"Efektif. Lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja," sebutnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa penerapan sistem kerja fleksibel tidak mengganggu jalannya administrasi pemerintahan. Seluruh proses birokrasi disebut tetap berjalan normal, bahkan realisasi belanja anggaran daerah menunjukkan capaian yang optimal.
"Selama ini administrasi berjalan dengan baik. Kemudian realisasi belanja anggaran malah over," ucapnya.
(wip/dir)
