PAD Belum Capai Target, Bupati Bandung Minta Rekonsiliasi Data

Bupati Bandung Dadang Supriatna langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua kantor dinas di Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (25/3/2026). Stabilitas fiskal dan selisih data pendapatan menjadi fokus utama dalam sidak tersebut.

Sidak tersebut menyasar kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pengecekan dan pemeriksaan dilakukan secara langsung kepada para pegawai yang bertugas di kantor tersebut.

Dadang menilai, stabilitas fiskal harus menjadi kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan begitu, pembangunan di daerah akan berjalan secara optimal.

"Pertama saya tadi sidak ke Bapenda ya. Kenapa ke Bapenda? Karena kita roda organisasi ini bisa berjalan apabila keuangan fiskal ini stabil. Dan pembangunan bisa berjalan maksimal apabila ketahanan dan juga kesiapan fiskal juga stabil," ujar Dadang, kepada awak media.

Dadang mengatakan, saat ini pihaknya akan fokus pada upaya mendorong program dari Bapenda agar bisa berjalan secara optimal. Dirinya pun turut memberikan apresiasi kepada sejumlah warga yang telah taat membayar pajak.

"Pajak Bapak Ibu yang diberikan, dititip kepada pemda ini, insyaallah diberikan juga untuk pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung dan juga terutama opsen ya," katanya.

"Saya opsen itu memang baru menempatkan di angka Rp197 miliar di APBD murni. Tapi apabila nanti ternyata opsen ini mencapai Rp300 miliar, maka kita sepakat bahwa yang Rp300 miliar ini seluruhnya untuk infrastruktur," tambahnya.

Menurutnya, penanganan infrastruktur harus menjadi prioritas dalam rangka peningkatan ekonomi. Hal tersebut akan menunjang proyek strategis nasional (PSN), yang salah satunya adalah ketahanan pangan.

"Contoh kemarin saya di Desa Sukajadi mengadakan panen raya dengan wakil kepala BGN. Dengan adanya satu desa yang desa ini khusus untuk holti tematik yang di bidang kentang. Nah, tapi jalan lalu lintasnya tidak bagus ya, maka ini prioritas," ucapnya.

Nantinya, alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur jalan menuju dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kata dia, akses jalan harus terus diperhatikan oleh pemerintah.

"Nah, dan juga daerah-daerah tempat wisata yang tentunya juga harus kita perhatikan. Nah, maka opsen ini salah satu kewajiban," kata Dadang.

Pihaknya meminta Pemprov Jabar untuk memperhatikan keseimbangan infrastruktur yang merata. Apalagi sebelumnya Pemkab Bandung telah mengalokasikan dana Rp10 miliar untuk program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

"Nah, saya sudah menempatkan Rp10 miliar untuk TMMD. Maka provinsi harus komitmen Rp5 miliar, itu ditempatkan dalam rangka percepatan infrastruktur di Kabupaten Bandung," tegasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Dadang melanjutkan sidak ke kantor BKAD Kabupaten Bandung. Di sana, dirinya menemukan adanya perbedaan data pendapatan antara Bapenda, BKAD, dan BJB.

"Iya tadi saya menanyakan langsung ke BJB, angka PAD yang sudah masuk sekitar Rp320 miliar. Di Bapenda sekitar Rp213 miliar, di BKAD Rp277 miliar. Nah, angka yang mana yang saya pegang? Ternyata ini belum ada record yang sama, maka harus direkonsiliasi," kata Dadang.

Dadang menyebutkan, pendapatan transfer daerah hampir mencapai Rp770 miliar. Menurutnya, kondisi fiskal untuk Kabupaten Bandung masih dalam keadaan stabil.

"Iya ini menunjukkan kestabilan fiskal Kabupaten Bandung alhamdulillah masih stabil," tuturnya.

Dia pun menyinggung persoalan aset Pemkab Bandung yang mencapai 2.530 bidang. Ribuan aset tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Bandung maupun di luar wilayah.

"Perlu saya sampaikan juga Arcamanik itu sebenarnya aset pemerintah daerah Kabupaten Bandung sebelumnya. Nah, tapi pada zaman pemerintahan dulu, nah apakah ini ada kompensasi dan sebagainya, Mungkin nanti kita akan tanyakan lagi. Karena luasnya hampir 65 hektar Arcamanik ini," tegasnya.

Dadang pun menyinggung soal aset yang dihibahkan Pemprov Jabar. Salah satunya adalah pembangunan SLTA atau SMA untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di masyarakat.

"Alhamdulillah rata-rata lama sekolah kita meningkat jadi 9,4 puluh tahun. Ini dalam rangka untuk bagaimana kita mendorong. Saya pengen ke depannya itu minimal 12 tahun lah. Nah, ini berarti peran dari provinsi ini mohon-mohon dioptimalkan kembali," ucap Dadang.

Capaian pendapatan daerah saat ini pun masih belum sesuai dengan target. Menurutnya, target bulanan tersebut seharusnya mencapai Rp160 miliar sampai Rp180 miliar.

"Iya kan seharusnya di bulan Maret ini sudah di angka Rp450 miliar, tapi baru Rp320 miliar. Memang belum memuaskan, tapi ada bulan-bulan tertentu yang potensi pajaknya lebih besar," bebernya.

Dadang menambahkan, saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah penataan ruang wilayah hingga optimalisasi lahan dan aset daerah.

"Jadi memang masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Hari pertama masuk kerja ini jadi momentum untuk mendorong berbagai langkah strategis ke depan," kata Dadang.