.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta ribuan warganya yang berada di kawasan Timur Tengah untuk segera melaporkan kondisi terkini. Langkah ini diambil menyusul situasi konflik yang masih berlangsung di sejumlah negara di kawasan tersebut.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, tercatat sedikitnya 3.960 warga asal Jabar berada di Timur Tengah dengan status sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain bekerja, sebagian kecil lainnya tercatat sebagai mahasiswa.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan jumlah tersebut masih terus dipantau dan diperbarui. Adi meminta mereka untuk melaporkan kondisinya melalui hotline yang telah dibuka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Ketenagakerjaan, jumlah warga Jabar di Timur Tengah sebanyak 3.960 orang. Kami terus monitor ini bisa juga mengakses ke Hotline Jabar untuk menyampaikan bagaimana kondisinya," kata Adi, Rabu (4/3/2026).
Ribuan warga tersebut tersebar di beberapa negara seperti Iran, Turki, Arab Saudi, Oman, Kuwait, dan Bahrain. Mayoritas bekerja di berbagai sektor formal maupun domestik, sementara sebagian lainnya tengah menempuh pendidikan.
Menurut Adi, langkah awal yang dilakukan Pemprov Jabar adalah memastikan keselamatan melalui pendataan menyeluruh. Pemerintah daerah ingin mengetahui secara detail lokasi dan kondisi setiap warga yang berada di kawasan terdampak.
"Kami mendata dulu warga Jabar di Timur Tengah dan memastikan kondisi mereka seperti apa. Kami harap warga Jabar di Timur Tengah baik-baik saja dan bisa tetap berkoordinasi dengan kedutaan setempat dan keluarganya," ungkapnya.
Pemprov juga mengimbau agar warga tetap menjalin komunikasi dengan KBRI di masing-masing negara serta keluarga di Tanah Air. Ia menyebut jalur komunikasi dianggap penting untuk memudahkan pemantauan dan respons cepat apabila terjadi situasi darurat.
Terkait kemungkinan evakuasi, Pemprov Jabar menyatakan masih menunggu arahan dan kebijakan teknis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri.
"Untuk kebijakan evakuasi kami menunggu informasi teknisnya seperti apa, karena tidak hanya Jawa Barat, pemerintah pusat akan atensi juga untuk daerah-daerah lain, yang warganya ada di Timur Tengah," ujarnya.
(bba/yum)
