Kerusakan jalan terjadi di banyak wilayah, termasuk di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa yang selama ini menjadi urat nadi pergerakan ekonomi nasional. Kondisi jalan yang berlubang dan rusak parah tak jarang memicu kecelakaan lalu lintas.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan langsung terhadap Jalur Pantura. Sebab, jalur tersebut berstatus sebagai jalan nasional yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menurutnya, perbaikan Jalur Pantura tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Mengingat fungsinya sebagai jalur penghubung utama dari Jakarta hingga Jawa Timur, penanganan yang dibutuhkan adalah rekonstruksi menyeluruh, bukan sekadar penambalan sementara.
"Pembiayaan untuk jalan, saya kan enggak tahu isinya, apakah alokasinya tersedia atau tidak? Rekonstruksi jalan, itu harus rekonstruksi loh, bukan tambal. Rekonstruksi jalan Pantai Utara, Jawa Barat," ujar Dedi, Rabu (4/2/2026).
Di tengah keterbatasan kewenangan daerah, Dedi mengaku telah menyiapkan solusi yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Pusat. Salah satunya dengan mengalihkan pengelolaan jalan nasional yang melintasi pusat-pusat kota di Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah.
"Misalnya jalan-jalan nasional yang melintasi kota-kota, seperti Jalan Pasteur Kota Bandung, itu kan Jalan Nasional. Tahun 2026 ini kita akan rekonstruksi pakai dana APBD Provinsi dengan MoU," jelasnya.
Simak Video "Video: Jalan Nasional Pascabencana Sumatera Pulih 100%, Jalan Daerah 90%"
(bba/mso)