Fakta-fakta Baru Longsor di Cisarua

Pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih berlangsung hingga hari kelima pencarian, Rabu (28/1). Dalam kejadian ini, masih ada 30 orang yang diduga tertimbun material longsor.

Berikut 8 fakta terbaru dalam kejadian ini:

Cuaca Buruk Sempat Hambat Proses Pencarian

Pencarian hari kelima korban longsor yang menerjang Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, sempat terkendala cuaca.

Hujan turun sejak subuh, tak berhenti sampai siang hari. Kabut tebal juga menambah sulit operasi pencarian oleh tim SAR gabungan karena jarak pandang yang terbatas.

50 Korban Sudah Ditemukan

Berdasarkan informasi terkini, total ada 50 kantong jenazah yang sudah didapatkan tim SAR gabungan sejak hari pertama kejadian, Sabtu (24/1) hingga hari kelima.

"Jadi update hari ini, sudah 50 kantong jenazah diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat sejak hari pertama. Sisa 30 lagi yang masih dicari," kata Incident Commander (IC) Longsor Cisarua, Ade Zakir Hasyim saat ditemui.

"Dari 50 kantong jenazah yang ditemukan, sebanyak 35 jenazah sudah diidentifikasi oleh tim DVI. Sementara 15 jenazah lagi masih terus diidentifikasi," imbuhnya.

Warga Selamat Kini Mengungsi

Saat ini warga terdampak yang rumahnya masih berdiri dan jiwanya terselamatkan, mengungsi di posko Desa Pasirlangu. Jumlah pengungsi terus bergerak, sampai saat ini ada sekitar 650 warga mengungsi.

"Untuk jumlah rumah rusak berat total 48 unit, namun jumlahnya bisa saja bertambah lagi karena saat ini kita fokus ke pencarian korban tersisa," kata Ade

Pencarian terhadap korban tersisa terpaksa dihentikan sejak Rabu siang karena cuaca tidak bersahabat. Hujan terus turun, sehingga petugas tidak diizinkan mendekati lokasi pencarian.

Pemprov Jabar Evaluasi RT/RW

Pemprov Jawa Barat memastikan tengah mengevaluasi menyeluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik di KBU maupun kawasan rawan bencana lainnya di Jawa Barat. Langkah strategis ini diambil agar pembangunan tak lagi mengorbankan daya dukung lingkungan.

"Pak Gubernur menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan. Tidak boleh pertumbuhan mengorbankan daya dukung lingkungan. Salah satu langkah strategisnya adalah evaluasi RTRW, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Sekda Jawa Barat Herman Suryatman

Menurut Herman, sejumlah bencana ekologis belakangan ini dipicu masifnya alih fungsi lahan, khususnya di kawasan resapan air dan konservasi. "Itu harus dikendalikan. Jangan sampai lahan resapan dan konservasi dialihkan menjadi perkebunan sayur. Longsor di tebing dan lereng sebagian besar dipicu alih fungsi hutan menjadi lahan sayuran," katanya.

Penegakan Aturan Harus Konsisten

Evaluasi RTRW, lanjut Herman, akan sia-sia tanpa penegakan aturan yang konsisten. Ia menegaskan regulasi tata ruang sebenarnya sudah jelas, namun sering kali lemah di tahap implementasi.

"Berikutnya adalah penegakan aturan. RTRW sudah memetakan mana kawasan konservasi, ekologi, dan kawasan usaha. Aturan sebagus apa pun tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan," tegasnya.

Dalam konteks KBU, Pemprov menilai dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak bisa lagi disikapi dengan pendekatan lama. Herman menekankan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan ekologis, bukan saling meniadakan.

"Bagaimanapun ekonomi harus tetap tumbuh, tetapi jangan mengorbankan daya dukung lingkungan. Itu poin pokoknya, terutama di Bandung Selatan dan Bandung Utara," ujarnya.

Pemprov Perkuat Payung Hukum

Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Jawa Barat telah memperkuat payung hukum melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Regulasi ini dipertegas menyusul kondisi lingkungan di sejumlah wilayah yang dinilai sudah berada pada fase kritis.

"Kami tegas melindungi daya dukung lingkungan. Pak Gubernur menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam di kaki Gunung Ciremai, karena hampir semua kawasan di Jawa Barat sudah dalam kondisi kritis, terutama Bandung Utara dan Bandung Selatan," ungkap Herman.

Namun, Herman menyadari kebijakan dan regulasi tak akan efektif tanpa keterlibatan semua pihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha.

"Pemerintah menyiapkan dan menegakkan aturan, tapi harus ada partisipasi dari dunia usaha, masyarakat umum, hingga perguruan tinggi. Semua harus bahu-membahu memberikan perhatian terhadap kelestarian lingkungan," katanya. "Bagaimana pertumbuhan beriringan dengan daya dukung lingkungan, pertumbuhan yang 'adu manis' dengan kelestarian," sambungnya.

Pesan KDM Pasca Longsor Cisarua

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai tragedi Cisarua harus menjadi pelajaran mahal bahwa peringatan dini dan kajian lingkungan kerap diabaikan hingga bencana terjadi.

"Kebiasaan kita, kalau dikasih peringatan dini itu tidak patuh. Kasus di Desa Arjasari, Kabupaten Bandung, misalnya, sudah ada belahan tanah tapi warga masih bertahan," ungkap Dedi.

"Bangsa kita kebiasaan ribut setelah kejadian, tidak pernah ribut sebelum kejadian. Lebih baik menurut saya ribut sebelum kejadian daripada ribut setelah kejadian," sambungnya.

Dedi menegaskan, khusus untuk Kawasan Bandung Utara, pendekatan setengah-setengah tidak lagi relevan. Ia menyebut satu-satunya jalan untuk menekan risiko bencana adalah mengembalikan fungsi ekologis kawasan tersebut.

"KBU harus dihutankan kembali, tidak ada jalan lain," tegasnya.