Rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) tingkat Provinsi Jawa Barat ditiadakan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kebijakan ini diambil setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat absen mengalokasikan dana hibah untuk pembiayaan petugas haji tingkat provinsi.
Anggota DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menilai keputusan tersebut sebagai preseden buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar itu menyebut, pada tahun-tahun sebelumnya Pemprov Jabar selalu konsisten mengalokasikan anggaran untuk PHD provinsi.
"Ini baru pertama kali terjadi. Tahun 2024 dan 2025 masih ada, tapi tahun ini ditiadakan," ujar Zaini, Rabu (21/1/2026).
Zaini menyoroti lemahnya perencanaan penyelenggaraan haji di Jawa Barat yang berdampak pada ketidakpastian skema pendampingan jemaah di tingkat provinsi. Menurutnya, ketiadaan PHD provinsi menunjukkan manajemen perencanaan yang tidak matang.
"Saya menyoroti perencanaan yang tidak matang ini, akhirnya skema pendampingan menjadi tidak jelas," katanya.
Simak Video "Video KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Sejumlah Dokumen Disita"
(bba/mso)