.webp)
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memastikan kebutuhan pangan masyarakat terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hal tersebut diungkapkan Dony saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, Selasa (23/12/2025).
Rakor ini dilakukan dalam rangka mengoordinasikan upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rakor digelar sebagai langkah antisipatif pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Sumedang dapat berjalan aman, damai, dan lancar.
Dalam arahannya, Dony menegaskan pentingnya jaminan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal, serta masyarakat umum yang akan melaksanakan liburan akhir tahun.
"Perayaan Natal dan Tahun Baru harus berlangsung dengan aman, damai, dan tertib. Masyarakat Kristiani harus terlindungi dan terlayani dengan baik, begitu pula masyarakat yang berlibur agar kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi dengan harga yang stabil," ujar Dony.
Dony mengatakan, upaya pengendalian inflasi di daerah dapat dilakukan melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
"Meskipun kita sudah terbiasa menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru setiap tahun, namun persiapannya tidak boleh biasa-biasa saja. Dunia berubah, masyarakat berubah, maka cara kita mengantisipasinya pun harus terus disesuaikan dan dipersiapkan secara lebih matang," katanya.
Berdasarkan laporan dinas terkait, ketersediaan pangan strategis di Kabupaten Sumedang secara umum berada dalam kondisi aman dan surplus. Kendati demikian, Bupati mengingatkan adanya potensi fluktuasi harga pada beberapa komoditas tertentu yang perlu diantisipasi sejak dini.
Untuk itu, Bupati meminta perangkat daerah terkait agar meningkatkan intensitas pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih masif dan merata, terutama menjelang dan selama HBKN.
Selain itu, perkembangan harga di tingkat konsumen menunjukkan adanya kenaikan pada beberapa komoditas, meskipun cenderung menurun. Sementara itu, harga di tingkat produsen relatif stabil bahkan menurun.
"Lakukan pemantauan secara rutin dan sidak ke pasar, gudang distributor, agen LPG, serta pelaku usaha. Langkah ini penting untuk mencegah penimbunan dan praktik perdagangan yang tidak wajar, dengan melibatkan aparat penegak hukum," katanya.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti peran aplikasi SINDANG (Sistem Informasi Perdagangan) sebagai instrumen strategis dalam mendukung transparansi informasi harga dan pengendalian inflasi. Namun demikian, pemanfaatan aplikasi tersebut dinilai masih perlu diperkuat.
"Optimalkan pemanfaatan aplikasi SINDANG melalui sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Diskominfo agar menyiapkan tutorial penggunaan aplikasi, serta Humas secara berkala mempublikasikan informasi harga pangan agar mudah diakses masyarakat," pungkasnya.
(sud/sud)
