.webp)
Nasib Teras Cihampelas kini makin tak tentu arah. Setelah dalam proses uji beban atau loading test, area pedestrian melayang atau skywalk ikonik di Kota Bandung, khususnya di area segmen 2 itu malah kembali memunculkan opsi untuk dibongkar.
Pernyataan itu disampaikan langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Penyebabnya karena segmen 2 Teras Cihampelas tidak memiliki dokumen perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) hingga sertifikat laik fungsi (SLF) untuk sebuah bangunan.
"Kalau memang ternyata hasil loading test resmi itu menunjukkan hasil yang kurang dari 100 persen, maka saya punya alasan untuk membongkar. Karena sampai hari ini ternyata Teras Cihampelas 2 itu tidak punya PBG, tidak punya SLF, asli. Jadi, ya memang harus dibongkar," kata Farhan dikutip Selasa (16/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Farhan, area Segmen 2 Teras Cihampelas membentang dari sekitaran Ciwalk Mal hingga SPBU Shell. Apalagi kata Farhan, Kementerian PU sudah menyatakan bahwa Teras Cihampelas bukan kategori jalan maupun jembatwn.
Baca juga: Kabar Terbaru Renovasi Teras Cihampelas |
"Kalau secara aturan memang ternyata Teras Cihampelas itu tidak punya PBG, karena Kementerian PU sudah menyatakan itu bukan jalan, bukan jembatan, tapi bangunan dan tidak ada PBG-nya. Nah, sebagai bangunan, karena tidak punya PBG, otomatis tidak punya Sertifikat Laik Fungsi," ungkapnya.
Farhan sendiri mengaku sudah merasakan uji beban di Teras Cihampelas. Ia pun menyebut area itu rawan keselamatan jika dipenuhi banyak orang.
"Asli eundeur. Saya pada satu bulan di sana bikin acara, bulan Agustus, saya meyakini. Pagi-pagi bersama 200 orang, tiba-tiba goyang atau eundeur. Wah, ketakutan kita. Jadi kita turun dulu, kita ukur langsung," ucapnya.
Meski demikian, Farhan menyatakan enggan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Saat ini, uji beban masih terus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dari Teras Cihampelas.
"Secara teknis, saya sebagai orang awam, melihat ke bawah itu tiangannya waduh, tiangannya segitu-gitu. Gimana cara bongkarnya, ya. Tapi tentu teman-teman yang mengerti teknologi, mengerti juga bagaimana cara membongkar. Yang pasti, Pemkot yang akan membongkar. Kita lagi penelitian dulu. Kalau penelitiannya sah, benar, bisa diakui secara hukum, kita ajukan kepada Badan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, apakah boleh dibongkar atau tidak," pungkasnya.
(ral/mso)
