.webp)
Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya ternyata meninggalkan masalah di lapangan. Proyek penataan angkutan massal itu malah ditolak warga, terutama di lokasi untuk pembangunan Depo Cicaheum, Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pun membenarkan kondisi tersebut. Ia menyatakan, Pemkot Bandung saat ini sedang mencari solusi penanganan masalah tersebut.
"Jadi memang masalah BRT ini sekarang kita harus bicarakan secara lebih detail. Hasil survei menunjukkan memang ada beberapa titik yang rawan penolakan sosial, terutama di titik-titik yang selama ini menjadi pusat perdagangan, mulai dari pusat perdagangan kelompok kecil dan PKL hingga kelompok yang menengah," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah ini yang perlu kita perhatikan betul. Insyaallah saya akan laporkan hal ini kepada Pak Gubernur, karena BRT di Kota Bandung tidak lepas dari skema BRT di seluruh Bandung Raya," tambahnya.
Farhan sempat ditanya soal opsi kompensasi bagi mereka yang terdampak proyek BRT di Kota Bandung. Ia pun menyatakan, opsi itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang.
"Opsi kompensasi ada, tetapi kita harus membicarakannya dulu secara terbuka, baik dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Pada intinya, kami tidak anti-BRT, tetapi kita juga ingin kepentingan seluruh kelompok masyarakat bisa terpenuhi," ungkapnya.
BRT Bandung Raya proyeknya direncanakan akan dimulai. Proyek itu akan terlebih dahulu dilakukan di dua Depo BRT yakni Cicaheum dan Leuwipanjang.
"Koordinasi memang tiap hari, tapi komunikasi dengan teman-teman juga tiap hari. Kita masih belum menemukan momen yang pas. Komunikasi terus berjalan dan perkembangannya sangat dinamis," pungkasnya.
(ral/mso)
