Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Abdul Kadir Hasbi Alatas mendorong agar pengelolaan pasar bisa dilakukan lebih profesional. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi kebocoran pendapatan berakibat kepada menurunnya laba yang menjadi jantung operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor.
Sebab hingga akhir tahun depan, Perumda PPJ masih harus menuntaskan kewajiban pembayaran hutang. Hal itu diungkapkan olehnya saat rapat kerja dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor dengan agenda pembahasan capaian kinerja, rencana bisnis dan target 2026, Rabu (10/12/2025).
"Jadi dengan beban hutang yang tersisa Rp 1,1 miliar, kami harap bisa diselesaikan pada 2026 dan dapat menunaikan kewajiban yang baru yakni memberikan deviden kepada Pemkot Bogor di 2027 agar dapat mendongkrak PAD kita," kata Hasbi dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi II juga menuntut kepastian atas rencana renovasi Pasar Bogor, Plaza Bogor, dan rencana bisnis Perumda PPJ lima tahun ke depan.
"Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi Pasar Bogor. Karena itu menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Edi Kholki Zaelani meminta pihak Perumda PPJ untuk menyusun kajian strategis untuk dapat bersaing dengan pasar terbuka
Menurutnya, hal itu dibutuhkan karena tidak dapat dihindari perkembangan teknologi memudahkan masyarakat dalam berbelanja dan posisi pasar rakyat semakin tergerus.
"Saya berharap PPJ terus meningkatkan kinerjanya dan membuat kajian serta pengelolaan pasar yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi maraknya jual beli daring dan ada inovasi untuk terus menghidupkan pasar-pasar," pungkasnya.
(anl/ega)










































