.webp)
Sejumlah wilayah di Jawa Barat kembali dilanda bencana dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini memantik perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono yang menilai bahwa kerusakan lingkungan di Jabar sudah berada di titik mengkhawatirkan.
Ono menegaskan bahwa upaya menjaga alam di Jawa Barat selama ini belum berjalan maksimal, terutama karena program-program lingkungan hanya berhenti pada konsep tanpa realisasi yang kuat.
"Program-program dari dulu ada tapi tidak pernah menyelesaikan permasalahan," ujar Ono, Sabtu (6/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam diskusinya bersama para pakar, dinas terkait, organisasi lingkungan, dan masyarakat, Ono mengungkap sejumlah penyebab utama maraknya bencana di Jawa Barat yang salah satunya karena kondisi lahan dan hutan yang kritis.
"Banyak yang bicara terkait lahan kritis, dari luas wilayah Jawa Barat itu sepertiganya atau bahkan setengahnya adalah lahan kritis," katanya.
"Hutan di Jawa Barat yang masih utuh hanya 20%, artinya 80% dalam keadaan rusak," sambungnya.
Upaya reboisasi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah juga dianggap belum berdampak signifikan. Kerusakan kata Ono juga terjadi di wilayah DAS, kawasan pesisir yang mengalami abrasi dan banjir rob, hingga kawasan urban.
"Jadi ada kerusakan-kerusakan yang tadi disebutkan di wilayah-wilayah paling tidak ada empat, wilayah hutan, wilayah das, wilayah pesisir, wilayah urban," ungkapnya.
Anggaran Lingkungan Hidup Hanya 0,46 Persen
Menurut Ono, salah satu kendala terbesar pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk mitigasi dan pencegahan bencana.
"Dari sisi anggaran di bidang lingkungan hidup untuk APBD 2026 hanya menempati porsi 0,46% dari struktur APBD, artinya masih sangat kecil sekali," ungkapnya.
Ia menilai pemerintah lebih mengandalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang umumnya digunakan untuk penanganan darurat bencana, bukan pencegahan.
"Penting juga bicara mitigasi, bicara pencegahan, yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar," kata Ono.
Ono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar menilai sudah waktunya pemerintah meninggalkan pendekatan berbasis konsep. Ia pun seluruh pihak mengambil peran nyata dalam aksi-aksi pelestarian lingkungan.
"Kami ingin peran PDI Perjuangan jauh lebih besar lagi dengan melibatkan stakeholder, melibatkan masyarakat, dan menjalankan fungsi-fungsi dalam pemerintahan, baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan," ujarnya.
Ono memastikan pihaknya akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan hidup Pemprov Jabar, terutama strategi mitigasi bencana.
"Seyogyanya pemerintah tidak mainnya di ujung, dalam arti BTT diperbesar karena BTT itu kan biasanya digunakan untuk penanggulangan bencana, bantuan, pemulihan, segala macam. Tapi penting juga bicara di mitigasi, di pencegahan yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar," tegasnya.
(bba/dir)
